MALANGVOICE – Aktivis Malang Corruption Watch (MCW) bersama Forum Masyarakat Peduli Pendidikan dan sejumlah wari murid mendatangi Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Malang, Kamis (10/9) hari ini.
Dalam pertemuan tertutup bersama Kepala Dindik Kota Malang, Zubaidah selama sekitar 3 jam itu, MCW menagih transparansi anggaran pendidikan. Sebab, MCW menemukan masih adanya pungli di sejumlah sekolah.
“Kami minta Dindik membuka anggaran kepada masyarakat. Dengan membuka semua data pada wali murid terkait dana dari APBN, APBD atau bantuan lain, wali murid bisa monitor langsung,” ungkap Kepala Divisi Monitoring Korupsi Pelayanan Publik MCW, M Fachrudin, usai audiensi.
Dikatakannya, sampai saat ini transparansi anggaran pada satuan pendidikan masih tertutup. Padahal, lanjut dia, anggaran dana itu dokumen publik yang bisa diinformasikan terbuka.
“Jadi, sekarang kami tunggu perkembangannya. Baru nanti akan kami sampaikan lagi barang bukti (temuan pungli) untuk segera dilakukan tindak lanjutnya. Karena nantinya akan berdampak pada wali murid dan sekolah. Pastinya akan membahayakan,” tambah Fachrudin.
Ditanya terkait detil pungli yang ditemukan, dia belum bisa membeberkan. “Kami punya banyak temuan, tapi belum bisa kami share,” imbuhnya.
Ia menambahkan, temuan itu mulai dari sekolah tingkat SD hingga SMP. Ia mendesak adanya ketegasan Dindik memberi sanksi pada sekolah yang melakukan pungli.
“Kalau memang ada pungutan harus ada sanksi tegas. Indikasi pungutan itu ada paksaan nominal dan batasan waktunya. Kalau sukarela monggo, kalau nggak, pasti akan mengeluarkan persoalan baru,” pungkasnya.-