MALANGVOICE – Besarnya jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Malang menjadi masalah yang belum dapat diselesaikan. Hal itu diakui Bupati Malang, Rendra Kresna.
Menurutnya, adanya pemutusan kerja karena kondisi perusahaan bangkrut dan koleps, belum lagi perusahaan yang bahan-bahan dasarnya impor dari luar, diperparah lagi dengan nilai tukar Rupiah ke Dollar yang terus melemah.
“Kami berharap buruh dan pengusaha ada titik temu, perusahaan bagi buruh merupakan ladang mencari nafkah,” kata dia.
Misalnya, perusahaan berbenah dari segi kemasan dan biaya operasional ditekan, dengan cara menggunakan bahan-bahan lokal. Sama halnya, buruh harus paham kondisi perusahaan, sehingga tidak menuntut gaji di luar batas kewajaran.
Pihaknya juga menggenjot kemandirian di masyarakat, supaya tidak tergantung bekerja pada perusahaan.
“Setiap perusahaan kan wajib mengikutkan karyawannya dalam BPJS, bila ada PHK mereka bisa dapat jaminan hari tua (JHT),” papar mantan Ketua SPSI itu.