MALANGVOICE – Pembangunan suatu daerah harus sinergi dengan antisipasi bencana. Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Bernardus Wisnu Widjaja, di Balai Kota Malang, Kamis (27/10).
Hal ini mengingat daya tampung kawasan yang ditempati penduduk. Tata ruang, lanjutnya, harus memperhatikan kelayakan lokasi itu untuk tempat hunian. Evaluasi bertahap juga perlu dilakukan tiap Pemda.
“Jumlah penduduk bertambah, lahan tetap. Kalau tidak ditata, orang cenderung memakai tempat berbahaya, dekat sumber mata air misal gunung, atau pinggir sungai,” tandasnya.
Karena itu, Wisnu menegaskan, perlu kebijakan ekstrem yang mengatur kawasan tertentu. Di tempat-tempat padat penduduk yang memiliki potensi bencana, misalnya, juga mulai perlu digalakkan perubahan kultur dari bangunan vertikal menjadi bangunan horizontal.
“Di sekitar sungai, atau di tempat-tempat aliran air, kan tidak bisa didirikan bangunan. Artinya lahan seperti itu harus dikosongkan, dan dialihkan yang strategis,” tandasnya.
Wisnu menambahkan, saat ini BNPB bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Kelola Ruang/Kota terkait hal ini. Kedua instansi itu berkomitmen membuat tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana.
“Kami berharap di daerah juga seperti itu. Pembangunan di suatu tempat juga harus melihat ancaman yang sering kali diabaikan selama ini,” pungkasnya.