MALANGVOICE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang meminta kevalidan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Bantuan Sosial Tunai (BST) sebelum tahap dua dari Mensos cair.
Bupati Malang HM Sanusi mengatakan, sebelum pencarian BST tahap dua, dirinya meminta untuk melakukan perombakan data KPM, lantaran banyak ditemukannya beberapa KPM yang mendapat bantuan double, atau ada KPM yang sudah meninggal.
“Kemarin pak Menteri mengundang kita (para Bupati) untuk mendata ulang KPM. Karena kemarin banyak masalah di Kabupaten terkait BST ini, makannya ini akan kami validasi ulang penerimanya,” ungkapnya, saat ditemui awak media usai memimpin rapat dengan seluruh camat se-Kabupaten Malang, di Ruangan Anusopati, kompleks Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim no.7, Kota Malang, Minggu (14/6) dini hari.
Menurut Sanusi, jika berdasarkan dengan kondisi di lapangan saat ini, jumlah PKM akan mengalami penambahan hingga menjadi 100.000.
“Ditahap pertama kemarin kan sekitar 54.000 untuk BST, sekarang jadi 100.000 untuk Kabupaten Malang, dan saat ini masih divalidasi datanya,” jelasnya.
Untuk melakukan validasi data KPM tersebut, lanjut Sanusi, diriny telah menginstruksikan seluruh kepala desa melalui camat agar segera melakukan kroscek data KPM lama.
“Ini perlu diupgrade nanti itu yang memvalidasi para Kades. Sudah nanti Senin atau minggu ini insyallah sudah beres untuk validasinya,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto mengatakan untuk data yang dirombak dari KPM lama sebesar 54.000 KPM itu sekitar 25% hingga 30%.
“Nanti ada yang dirubah datanya dari data lama, yakni sekitar 25% sampai 30% akan dirubah dari KPM. Dan nanti juga pasti ada tambahannya kan untuk kuotanya jadi 100 ribu,” tandasnya. (der)