Pansus LKPJ Infrastruktur Soroti LKPJ Pemkab Malang Tahun 2021

Ketua Pansus LKPJ infrastruktur DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza. (Mvoice/Ist).

MALANGVOICE – Pansus LKPJ bidang infrastruktur DPRD Kabupaten Malang menyoroti Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2021 Kabupaten Malang.

Para wakil rakyat ini menilai kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Malang kurang mampu menyerap masukan dan keluhan masyarakat.

Karena itu dinas terkait perlu meningkatkan kinerja penyerapan aspirasi pada tahun berikutnya.

“Terdapat beberapa catatan yang kami sampaikan dari Pansus. Di antaranya adalah mengharapkan agar OPD mampu hadir memonitor, mendata serta menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait kondisi eksisting infrastruktur,” ucap Ketua Pansus LKPJ infrastruktur DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza, Jumat (15/4/2022).

Pria yang juga sebagai Ketua Fraksi Nasdem Kabupaten Malang ini menjelaskan, dinas yang disoroti dewan adalah DPUBM dan DPKPCK, karena empat area layanan dua dinas ini adalah jalan, drainase, jembatan serta tata ruang wilayah.

“Baik jalan, drainase, jembatan hingga tata ruang wilayah perlu dilihat kondisi eksisting infrastrukturnya. Ini untuk mewujudkan kondisi infrastruktur Kabupaten Malang yang baik dan merata,” jelasnya.

Pansus juga mengingatkan kembali perlunya penjadwalan pentahapan yang cermat dalam proses penggarapan infrastruktur. Baik perencanaan, pengadaan maupun pelaksanaan. Faza meminta OPD terkait lebih mendetail untuk menunjang pemaksimalan serapan anggaran.

“Rekomendasi lain adalah agar penunjukkan konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan dilakukan dengan baik serta menunjuk konsultan yang berkualitas/kredibel. Agar dapat merencanakan maupun mengawasi pembangunan secara berintegritas, sehingga kualitas bangunan sesuai dengan harapan,” terangnya.

Catatan lain adalah perlunya pemerintah daerah menyoroti terkait berbagai data yang tersaji dalam data capaian kinerja yang tertuang dalam IKU dan IKD dengan faktual kondisi di masyarakat.

“Capaian IKU dan IKD yang tinggi diharapkan sejalan dan dapat dirasakan dalam realitas di masyarakat. Jangan sampai capaian tinggi, tapi masih banyak keluhan atau permasalahan yang disampaikan dari publik/masyarakat,” pungkasnya.(end)