MALANGVOICE– Musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) Kecamatan Batu 2026 menampung sebanyak 256 usulan. Forum partisipatif rencana pembangunan ini mengusung tema “Penguatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing Daerah”. Usulan tersebut berasal dari desa, kelurahan, dan tematik, kemudian disaring menjadi 37 usulan prioritas.
Musrenbang ini sebagai acuan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2027 yang menitikberatkan pada penguatan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan masyarakat untuk pemerataan pembangunan. Isu strategis yang dirangkum meliputi pengelolaan sampah, saluran air, tebing penahan tanah, sarana olahraga, jalan tembus, serta alih fungsi saluran irigasi atau sungai.
Camat Batu, Bambang Suliyan menyampaikan, musrenbang Kecamatan Batu tahun 2026 dilaksanakan dengan semangat pemberdayaan, salah satunya melalui pelibatan UMKM unggulan kecamatan sebagai upaya menghidupkan perekonomian masyarakat. Pada tahun ini terdapat 256 usulan dengan hasil penyaringan 37 usulan prioritas.
“Pada tahun sebelumya ada 279 usulan dan terealisasi 40 usulan atau sekitar 14 persen. Total APBD Kota Batu yang dialokasikan untuk infrastruktur di Kecamatan Batu sebesar Rp23,8 miliar,” ungkap dia.
Ia merinci rekapitulasi usulan dari masing-masing wilayah. Yaitu Desa Sumberejo terdapat 13 usulan dengan 5 prioritas, Desa Sidomulyo 15 usulan dengan 5 prioritas, Desa Pesanggrahan 20 usulan dengan 5 prioritas. Selanjutnya, Kelurahan Ngaglik sebanyak 65 usulan, Kelurahan Temas sebanyak 113 usulan dengan 5 prioritas, serta Kelurahan Sisir.
“Agenda kegiatan tahun 2026 di Kecamatan Batu direncanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,7 miliar untuk Desa Oro-Oro Ombo, Pesanggrahan Rp3,6 miliar, Sumberejo Rp3,1 miliar, Sidomulyo Rp2,9 miliar, Ngaglik Rp3,3 miliar, Songgokerto Rp3,8 miliar, Temas Rp4,6 miliar, dan Sisir Rp4,3 miliar. Totalnya sebesar Rp46,1 miliar,” papar dia.
Usulan tematik difokuskan pada penanganan stunting yang ditempuh melalui sosialisasi pendampingan pola asuh anak kepada orang tua. Bidang difabel meliputi sekolah PMB, penambahan tenaga guru berbasis PLB, penambahan ruang kelas SLB, peluang kesempatan kerja bagi anak disabilitas, afirmasi program 1.000 sarjana difabel, serta pelatihan operasional laptop bagi pelajar tuna netra.
Bidang UMKM meliputi pengadaan laptop untuk kelengkapan administrasi gerai, pelatihan desain dan packaging tingkat lanjut, serta penyediaan sarana dan prasarana pameran. Sementara itu, tematik OSIS dan MKKS meliputi sosialisasi anti-bullying, pemberian BOSDA bagi sekolah negeri agar mampu bersaing dengan sekolah swasta, serta penertiban tempat berkumpul siswa di luar area dan jam sekolah.
“Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan musrenbang antara lain mulai menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap musrenbang, minimnya realisasi kegiatan, kurangnya tenaga ahli dalam perencanaan, serta lokasi pembangunan yang diusulkan belum tercatat sebagai aset daerah,” papar dia.
Kepala Bappelitbangda Kota Batu, Bangun Yulianto, menuturkan, musrenbang merupakan proses yang dimulai dari keinginan, kemudian dipilah menjadi kebutuhan, hingga akhirnya ditetapkan sebagai prioritas yang paling penting untuk dilaksanakan. Seluruh usulan akan kembali diproses dan diselaraskan di tingkat kota sebagai acuan RKPD tahun 2027.
Dokumen perencanaan pembangunan selama setahun ini diarahkan pada penguatan desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pengendalian tata ruang dan air, penguatan tata kelola. Serta memperkuat peran pemerintah desa dalam pembangunan daerah. Selain itu terdapat 15 program prioritas seperti pembangunan sektor pendidikan melalui program 1.000 sarjana, pengembangan SMK, insentif tenaga pendidik dan keagamaan, pembangunan sport center, pembangunan spiritual, pengembangan UMKM dan agrowisata, smart city, serta insentif pekerja lapangan.
“Kendala utama yang dihadapi adalah efisiensi anggaran sehingga diperlukan kehati-hatian dalam memilah usulan yang realistis untuk direalisasikan. Rekapitulasi usulan terbesar masih berada di Kelurahan Temas, Kelurahan Sisir, dan Kelurahan Ngaglik. Bappelitbangda berharap seluruh proses ini dapat menghasilkan program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tandas Bangun.
Wali Kota Batu, Nurochman menyampaikan pelaksanaan musrenbang sebagai ruang partisipatif dalam menyelaraskan prioritas pembangunan agar tepat sasaran. Dia menekankan pentingnya basis data yang jelas dalam setiap usulan, seperti lokasi, alamat, dan foto pendukung, sehingga perencanaan dapat dilakukan secara akurat dan kredibel.
“Musrenbang tidak boleh hanya menjadi kegiatan rutin tahunan, tetapi harus mampu membangun kepercayaan publik. Hasil musrenbang Kecamatan Batu nantinya akan menjadi bagian dari data musrenbang tingkat Kota Batu,” papar dia.
Pada tahun 2026 terdapat tambahan optimalisasi lapangan desa yang perlu dibicarakan kembali untuk menentukan prioritas yang paling utama agar dapat memperoleh pendanaan. Ia menyoroti persoalan kebencanaan dan potensi kerawanan wilayah yang perlu ditinjau, serta menegaskan bahwa persoalan sampah merupakan masalah serius yang harus menjadi perhatian bersama.
“Kepala SKPD harus kompak dan responsif terhadap hasil musrenbang, serta mendorong pemerintahan yang lebih informatif dan transparan demi menjawab harapan masyarakat,” tandas dia.
Ketua DPRD Kota Batu, HM Didik Subiyanto menerangkan, musrenbang merupakan perwujudan sistem perencanaan pembangunan dari bawah ke atas, di mana seluruh aspirasi masyarakat dihimpun dan dirumuskan menjadi program prioritas yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Melalui forum musrenbang ini diharapkan dapat ditemukan solusi atas berbagai permasalahan, khususnya di bidang infrastruktur dan pelayanan dasar, dengan tetap memperhatikan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki.
“Pembangunan merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, sehingga diperlukan sinergi seluruh pihak,” pungkas dia.(der)