Mulai Bertugas, Pjs Wali Kota Malang Harus Netral dalam Pilwali

Pelantikan Pjs empat kepala daerah di Jawa Timur. (Istimewa)
Pelantikan Pjs empat kepala daerah di Jawa Timur. (Istimewa)

MALANGVOICE – Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Malang, Wahid Wahyudi, mulai bertugas Kamis (15/2) besok. Ini menyusul pelantikan yang berlangsung di Gedung Grahadi Surabaya, Rabu (14/2).

Dalam kesempatan itu, dia dan tiga Pjs kepala daerah lain, mendapat pesan khusus dari Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono. Pesan ini terkait netralitas selama tahapan Pilwali 2018.

“Selain perlu menjaga hubungan baik dengan jajaran Forkopimda, yang tak kalah penting adalah menjaga netralitas agar pesta demokrasi berjalan sukses,” ungkap Soekarwo.

Hal senada diuraikan Sumarsono. Lebih lanjut, dia menegaskan ada tiga tugas pokok yang diemban oleh Pjs bupati/wali kota yang dikukuhkan. Pertama yakni memastikan urusan daerah berjalan dengan baik, kedua menjaga keamanan dan ketiga yakni memastikan Pilkada berjalan dengan lancar.

“Pjs harus memastikan ketentraman dan ketertiban masyarakat jangan sampai ada huru hara apalagi dalam masa pilkada,” tukasnya.

Karena itu, seluruh Pjs kepala daerah harus membangun komunikasi yang baik dengan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) agar ketertiban dan keamanan daerah bisa berjalan dengan baik. “Pesta demokrasi harus berjalan dengan senyuman jangan sampai menimbulkan ketegangan,” tandasnya.

Selain itu, lanjut Sumarsono Pjs bupati/walikota harus menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan cara melakukan pengecekan agar tidak ada yang ikut terlibat dalam kontestasi politik. “Ada beberapa tahapan jika ada ASN yang ketahuan terlibat dalam Pilkada. Pertama tegur secara lisan, kirim surat dan terakhir bisa diajukan pemberhentian,” ucap Sumarsono.

Dalam kesempatan tersebut, Pjs bupati/walikota juga harus membangun komunikasi dengan walikota/bupati yang sedang cuti. Pasalnya, hal itu diperbolehkan sepanjang berbicara soal program dan bidang tertentu yang harus diefektifkan dan dioptimalkan.

“Karena Pjs melaksanakan tugas petahana maka diperbolehkan membangun komunikasi soal item apa saja yang harus diselesaikan. Sama halnya ketika saya mengganti posisi Ahok dia memberikan saya tujuh catatan untuk diselesaikan,” pungkasnya.(Coi/Aka)