Kemiskinan Pedesaan Dua Kali Lipat, Wagub Dorong Penanganan Lintas Sektoral

Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak membuka Musda Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jatim yang digelar di Kota Batu. (MG1/Malangvoice)

MALANGVOICE – Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak menyebut angka kemiskinan di lingkungan pedesaan dua kali lipat dibandingkan di lingkup perkotaan.

Hal itu disampaikan Emil Elestianto Dardak saat membuka Musda Asosiasi Kepala Desa (AKD) se Jawa Timur. Kegiatan itu digelar di Kota Batu mulai 16-17 Maret.

“Angka kemiskinan di Jawa Timur mayoritas berada di lingkungan pedesaan. Jumlahnya dua kali lipat, jika di perkotaan 7 persen, maka di pedesaan mencapai hampir 14 persen,” kata Emil.

Ia mengatakan, penurunan angka kemiskinan harus dilakukan dengan strategi penanganan struktural. Sehingga ditekankan kerja kolektif lintas sektoral menyusun program yang berorientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Bukan hanya urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) saja. Melainkan juga Dindik, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian hingga Dinkes. Penanganannya pun tahap demi tahap berbasis sektor. Misal bantuan alat pertanian difokuskan pada petani yang masuk kategori pra sejahtera,” urai Emil.

Lebih lanjut, Emil memuji kinerja AKD, khususnya para kepala desa yang ikut menekan laju angka kemiskinan. Dari data yang disodorkan Emil, angka kemiskinan di Jawa Timur berada di kisaran 13,59 persen. Capaian itu cukup membanggakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

“Berkat kerja keras AKD melalui kepala desa, angka kemiskinan turun dalam 5 tahun terakhir. Sebelumnya di atas 14 persen hingga 15 persen. Ada pengurangan sebanyak 313 ribu penduduk miskin, dimana 214 ribu berada di lingkungan pedesaan,” papar mantan Bupati Trenggalek tersebut.

Menurunnya angka kemiskinan di pedesaan, kata Emil, selaras dengan meningkatnya produktivitas hasil pertanian, termasuk UKM dan IKM. Didorong pula banyak desa di Jawa Timur yang naik kelas menjadi desa mandiri. Menurutnya, status desa mandiri di Jawa Timur terbanyak se Indonesia.

Status desa mandiri menunjukkan suatu pengakuan atas mapannya sistem mengelola pemerintahan desa. Sehingga Pemprov Jatim pun mengucurkan insentif kepada desa mandiri agar terpacu menggenjot pembangunan ekonomi.

“Melalui AKD ini, Pemprov Jatim berharap semakin banyak mencetak desa-desa mandiri. Terlebih pembina AKD telah merumuskan beberapa program memacu pertumbuhan ekonomi desa. Antara lain, BUMDesmart, Pertashop dan penguatan kesejahteraan desa melalui layanan akses kesehatan,” imbuh dia.(der)