Liwat Gang Gawat…

ikon paitun gundulBiasae lek ate nang Alun-alun, Paitun nunut mikrolet. Tapi saiki kepingin uklam. Nrabas gang-gang, liwat trotoar, terus ngaso diluk nang isor wit. Kolem sak uklame sikil, Paitun ublem Gang Gawat.

“Suwe gak liwat kene, wong-wong tambah sugih ketoke,” batine Paitun. Sak dowone gang ancene akeh sing mbangun omah, onok ae lek agit.
“Lho, Paitun, dungaren liwat kene!” bu Wiwik mbengok, Paitun sampek jumbul. Onggot mulai emar komentar. Paitun meneng ae, ngaso ndik buk’e pos. Dirungokno ae nggedabruse wong-wong nang kono.

“Paling Paitun melok-melok blusukan ya?” onok sing nyaut.
“Yo ket biyen lek Paitun. Durung onok sing blusukan, Paitun wis blusukan,” jare liane. Mbak Tin mecungul kolem pisan, takok nang Mbak Tin.
“Mbak Tin, tukang sampeyan prei ta?
“Duduk tukange sing prei, sidu iki cupet?
“Sopo sidu iku mbak?”
“Si duitt….” Mbak Tin jawab cengengesan. Paitun mbatin, pancet ae Tin iki. Mulai nom sampek rabi sik prengesan ae koyok arek enom.
“Alaa paling yo ojire deleh isor bantal. Ndang marekno omah sampeyan cek ndang apik,” jare Mbak Wiwik, manasi. Paitun mek mesem tail wong-wong iku.

“Kono lho, njaluko walikota, mumpung saiki mbangun kantore. Be’e sampeyan oleh lungsurane kayu reng ta semen,” onok sing mulai ngawur.
“Ngawurae… lek jenenge walikota, yo opo ae yo enak. Kepingin sembarang sak det sak nyet yo dadi. Lha aku, iso ae mbangun omah ndang mari, uuaapik, tapi maringono poso setahun. Isuk bengi teter sego krupuk ambek kecap, lak iso kendho kabeh sak omah.” Wong-wong podho kekel, Paitun mek mesem. Iso koyok aku koen, batine Paitun. Awak bendino kemping hare.
“Takok’o Paitun. Tun, awakmu wis mampir ta nang balaikota. Mampiro Tun.”
“Yo Tun, deloken, jare uaapikk, mewah Tun. Awakmu masio ngono yo kudu ngrasakno. Lungguhane jare empuk Tun,” Bu Wiwik ngurupno spiker aktipe.
Wis iki, batine Paitun, mulai gak enak iki. Omongane Bu Wiwik mulai pengaruh. Mbak Tin tambah banter.
“Lho iyo lho, masio awake dewe yo kudu ngrasakno.”

“Kita kan termasuk ikut urun?” mbak Wiwik mulai gae bahasa.
Paitun kroso mulai gak enak. Ngadek alon-alon ateh ngaleh.
“Ate nang endi Tun. Dijak rundingan dadak ngaleh.”
Paitun acuh ae. Lek gak ngaleh, awak iso kepengaruh.
“Paitun cabut, rek!” jare wong-wong podo atawek.
Paitun nyludurae, sing bengak-bengok jarno batine Paitun. Paitun wis ate utem gang, ngono yo onok ae sing mebngok tekan loteng.

“Tun, lek ketemu walikota sampekno yo, kapan rek slametane. Ojok lali ayas ambek onggot-onggot diundang ya!?! Temenan Tun, sampekno yo…!
Paitun gak ngreken, tapi pas mlaku sobo trotoar nerusno uklame sikil, Paitun mbatin, wong-wong yo onok benere. Cobak se tak mampir, ambek ate ngomong suwun soale alun-alunku male apik.

PILKADA: PRESTASI ATAU PRESTISE DEMOKRASI?

Oleh: Caping Maskarah Safril *

Mengawali tulisan ini adalah penjelasan tentang judul di atas. Berdasarkan teori politik yang ada, bahwa demokrasi sebagai sistem pemerintahan atau negara disebut yang terbaik karena dengan demokrasi peluang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat lebih tinggi kemungkinannya (dibandingkan sistem yang lain) yang didasarkan atas terciptanya wahana dan mekanisme partisipasi aktif rakyat dalam menentukan kebijakan pemerintahan negara.

Dengan demikian yang dimaksud dengan prestasi demokrasi adalah keberhasilan pemerintahan (negara) dalam meningkatkan atau mewujudkan kesejahteraan kehidupan rakyat. Sebaliknya yang dimaksud prestise demokrasi adalah penerapan sistem dan atau pelaksanaan demokrasi yang tidak dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan rakyat, karena demokrasi sekedar lips service atau pernyataan, slogan, kalaupun dilaksanakan hanya bersifat prosedural saja; hanya untuk gengsi elite saja dan sebaliknya merugikan rakyat.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang berupa pemilihan umum dan pemilihan langsung (selanjutnya ditulis pilkada) kepala daerah baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, jika dilihat dari jumlah pelaksanaannya, kiranya layak mengantarkan Indonesia tercatat dalam guinnes book of record, sebab sampai hari ini tidak kurang dari 350 pemilihan langsung telah dilaksanakan dalam empat tahun ini. Tetapi jikalau hal itu terjadi yaitu pencatatan dalam guinnes book of record belum tentu menimbulkan dampak yang positif bagi Indonesia, karena yang dapat masuk atau dicatat dalam guinnes book of record tidak semuanya bermakna positif bagi kemanusiaan.

Sederhananya sebut saja bahwa yang ada dalam guinnes book of record itu sekedar kronik belaka. Tetapi penulis sama sekali tidak bermaksud menyatakan pilkada di Indonesia sebagai kronik belaka, tetapi sebaliknya penulis menjadikan pilkada sebagai ukuran kualitas demokrasi, dus kualitas Indonesia. Untuk keperluan itu paparan tentang pilkada diusahakan selengkap mungkin selengkap dimensi Indonesia.

Seperti diketahui, bahwa pilkada dilaksanakan sebagai ikutan atau kelanjutan dari pemilihan langsung presiden dan wakil presiden oleh rakyat setelah dilakukan amandemen UUD 1945 (catatan: amandemen UUD 1945 dilakukan empat kali sejak 1999 – 2002) dan itu dikatakan sebagai bagian tak terpisahkan dari reformasi Indonesia. Sebelum reformasi terjadi, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh MPR RI serta pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD sesuai UU yang berlaku, dan itu dipahami sebagai demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan seperti yang dimaksudkan sila keempat Pancasila.

Perlu diketengahkan satu catatan, bahwa pada saat proses amandemen UUD 1945 khususnya yang berkaitan dengan pemilihan langsung presiden oleh rakyat. Pada saat itu Fraksi PDI Perjuangan sesungguhnya masih keberatan, sebab menurut FPDI Perjuangan rakyat belum siap melakukan hal itu, dengan kata lain sesungguhnya rakyat awam ditinjau dari kualitas pendidikan dan ekonomi belum memiliki syarat yang lengkap untuk menentukan langsung presidennya. Tentunya pernyataan fraksi PDI Perjuangan tersebut juga berlaku bagi pelaksanaan pilkada.

Pilkada dilaksanakan selain dari tinjauan umum adalah untuk peningkatan partisipasi rakyat dalam demokrasi, pada sisi tertentu juga diharapkan dapat memantapkan pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini didasarkan atas pra andaian bahwa kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat memahami secara mendalam aspirasi rakyat di daerahnya, serta dari segi legitimasi, kepala daerah memiliki kedudukan yang kuat, sehingga tidak akan mudah dipermainkan oleh DPRD yang juga berposisi sebagai wakil rakyat, karena sama-sama dipilih langsung oleh rakyat.

Demikianlah pilkada pada segi normative menjanjikan sejumlah kelebihan dalam arti untuk kepentingan rakyat dibandingkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, namun apakah juga demikian pada praktiknya (praktisisnya)?.

Sebelum langsung menyoroti manfaat praktis bagi rakyat dalam arti peningkatan kesejahteraan rakyat dari pilkada, sejenak penulis memaparkan manfaat yang diperoleh rakyat yang berupa peningkatan kesejahteraan rakyat dari pemilihan presiden yang langsung dilakukan oleh rakyat pada tahun 2004 sebagai hulu pilkada.

Pemilihan umum Presiden RI tahun 2014 dimenangkan oleh Joko Widodo – Jusuf Kalla (JWJK) yang didukung oleh partai PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura, dsb (disebut juga Koalisi Indonesia Hebat/KIH) yang mengalahkan Prabowo – Hata Rajasa yang didukung Gerindra, Golkar, PPP, PAN, PKS, dan sebagainya (disebut Koalisi Merah Putih/KMP). Beberapa waktu kabinet Indonesia Hebat yang dipimpin JKW-JK berjalan, PDI-P melaksanakan kongres dan terpilihnya Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI-P. Jika pada waktu pilpres Golkar bersama yang lain dalam KMP, setelah kalah dalam pilpres logikanya harusnya Golkar sebagai oposisi bersama Gerindra, PAN, PKS, PPP terhadap Kabinet Indonesia Hebat. Tetapi dengan pecahnya Partai Golkar menjadi dua kubu, maka dengan enteng dan tanpa malu salah satu kubu berubah posisi menjadi pendukung Kabinet Indonesia Hebat.

Dari kasus ini yang penulis perlu munculkan adalah Aliansi antar partai yang terjadi bukanlah aliansi strategis apalagi aliansi ideologis, melainkan aliansi taktis bahkan pragmatis yang berorientasi pada kekuasaan bukan program untuk mensejahterakan rakyat. Demikian juga sulit untuk menetapkan bahwa semua partai yang dulu mengusung JKW-JK adalah pendukung Kabinet Indonesia Hebat beserta program kerjanya dan sebaliknya partai-partai pengusung Prabowo-Hata Rajasa sebagai partai oposisi terhadap JKW-JK.

Ketidakjelasan konstelasi aliansi parpol pendukung JKW-JK dan sebaliknya juga berdampak pada ketidakjelasan program kerja yang dilaksanakan JKW- JK, maka yang muncul adalah program-program instan dan pragmatis.

Oleh karena itulah cukup wajar jika sampai hampir setahun pemerintahan JKW- JK kesejahteraan rakyat tidak meningkat, sebaliknya angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah, bahan pokok kehidupan semakin mahal dan sering terjadi kelangkaan; satu hal lagi yang perlu disebut adalah korupsi malah semakin merajalela, sekalipun hal ini tidak mesti terkait langsung dengan JKW-JK tetapi tetap perlu disebut berdasar atas dominannya sikap menerabas, dan prakmatisme politik yang ada.

Masih dari momentum pilpres 2014 satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah kuatnya politik pencitraan Joko Widodo serta modal, dengan kata lain adalah popularitas dan uang. Tentang popularitas dan uang tetap berkelanjutan sampai saat ini, bahkan semakin meluas karena juga diikuti oleh pihak-pihak lainnya yang berkepentingan pada kursi kekuasaan, termasuk dalam proses pilkada. Hal lain yang juga muncul dalam pilpres 2014 adalah Misi dan Visi Calon atau kandidat.

Jika pada tingkat nasional konstelasi aliansi antar parpol demikian prakmatis, maka pada proses pilkada pragmatisme politik sangat tinggi, bahkan cenderung liar. Sepertinya tidak ada blue print atau cetak biru bagi setiap parpol, termasuk dalam pembentukan aliansi dengan partai lainnya. Maka terjadilah aliansi oleh satu parpol yang berbeda-beda antara tingkat nasional, provinsi, kota/kabupaten. Bahkan untuk tingkatan yang sama seperti tingkat propinsi atau kota/kabupaten yang berbeda dapat terbentuk aliansi satu parpol dengan parpol yang lain berbeda-beda, yang langsung atau tidak langsung ditentukan oleh popularitas dan modal kandidat.

Tentunya hal ini membingungkan bagi para ahli politik (akademisi) maupun bagi pelaku politik yang memiliki komitmen ideologi partai. Tetapi sebaliknya menyenangkan bagi pemain politik di parpol maupun luar parpol yang pragmatis demi mengejar kekuasaan dan kekayaan.

Hal lain yang perlu disebutkan dalam hubungannya dengan pilkada adalah kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini yang terhimpit beban ekonomi serta terpuruk ditinjau dari sisi kemanusiaan dan kebudayaan. Oleh karenanya yang muncul adalah sikap instan dan prakmatis.

Hal ini jika dirunut ke belakang dapat disebut sebagai hasil pengekangan dan pembodohan selama era Orde Baru dan dimantabkan oleh tumbuh suburnya eforia selama era reformasi. Ringkasnya kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini dapat disebut mengalami anomali nilai kemanusiaan. Kalaupun ada upaya pencerdasan dan atau pemberdayaan masyarakat oleh kelompok tertentu, maka proses pencerdasan dan atau pemberdayaan berjalan tersendat-sendat bahkan menguap, karena kegiatannya sendiri lebih mendepankan pendekatan proyek yang serba formal dan birokratis; akhirnya pencerdasan atau pemberdayaan lebih sekedar wacana dari pada realita, dan hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut tidak melahirkan orang yang cerdas dan berbudidaya unggul melainkan cenderung menghasilkan orang-orang pintar belaka.

Karena kondisi anomali pada masyarakat Indonesia itu, maka dominasi unsur popularitas dan modal dalam pilkada demikian kental. Sementara soal kapasitas, kredibelitas, integritas, dan acceptabilitas calon menjadi ukuran belakangan. Demikian juga tentang misi dan visi calon yang ikut pilkada dapat disusun oleh mereka yang menjadi tim suksesnya atau siapa saja, toh rakyat tidak banyak peduli tentang misi dan visi calon dalam pilkada.

Pelaksanaan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia memberikan ruang yang lebar dan longgar bagi daerah untuk berkembang sesuai kondisi, potensi dan aspirasi yang dimilikinya dalam bingkai NKRI yang memiliki sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Artinya keunikan daerah pada berbagai segi boleh dan dapat dipertahankan bahkan dilestarikan. Namun arus umum globalisasi lebih dominan daripada peduli pada keunikan yang ada di daerah. Makanya Misi dan Visi para calon pasangan kepala dan wakil kepala daerah cenderung seragam dan bersifat normatif semata. Jarang nampak untuk tidak menyebut nihil munculnya misi dan visi calon yang unik dalam segi kebudayaan sebagai upaya mengangkat dan mengembangkan kearifan (budaya) lokal dan terukur sebagai ukuran pencapaian program yang akan dilaksanakannya, sebab semuanya cenderung menggunakan pendekatan ekonomi belaka.

Lebih daripada uraian di atas, dengan melihat pengalaman serta hasil dari pilpres 2004 serta pilkada di berbagai daerah lain bahwa janji-janji kampanye para pemenang pilpres dan pilkada itu, kenyataannya janji tinggalah janji semata, artinya program yang dijanjikan selama kampanye tidak banyak dilaksanakan oleh pemenangnya, dan akibatnya yang memetik manfaat dari hasil pilkada hanyalah segelintir orang, yaitu pemenang itu sendiri beserta kelompok atau kroni-kroninya; sementara rakyat tidak mendapatkan nilai tambah yang berupa peningkatan kesejahteraan dalam kehidupannya.

Oleh karena itulah cukup wajar, jika golput cukup besar prosentase dalam setiap pilkada, bahkan cenderung meningkat jumlahnya. Dari pilkada yang terakhir dilaksanakan yaitu pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Golput adalah pemenangnya, yaitu sebesar 41,6 prosen dari seluruh pemilik hak pilih (lebih 10 juta dari 24 juta hak pilih), sementara pasangan pemenang resmi pilkada hanya mendapatkan 40 prosen dari yang menggunakan hak pilih yaitu sejumlah kurang lebih enam juta suara. Apapun alasannya (kesadaran politik rakyat, administrasi pilkada, atau faktor teknis pemilih) hal itu membuktikan bahwa pilkada bukanlah prioritas rakyat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupannya.

Kalau sudah demikian maka semua bisa menjawab pertanyaan pada judul tulisan ini, yaitu Pilkada apakah prestise atau prestasi demokrasi di Indonesia? Dan bagaimana pilkada Jawa Timur dan atau pilkada Kabupaten Malang bulan Desember 2015 nanti?, Jawabnya ada dikehendak rakyat atau pada kebutuhan masing-masing pemilih.-

*Caping Maskarah Safril, Ketua Asosiasi Pedagang Kali Lima Indonesia Kabupaten Malang. Tinggal di Jalan Bandulan 6 Sukun, Malang.

Gang Regeg, Gang Gawat…

ikon paitun gundulIsuk-isuk, ebes-ebes kodew wis nggrumbul ngupengi mlijo nang ‘Gang Gawat’.  Yo wis ngono iku bendino, blonjo ambek dibumboni rasan-rasaan.  Terus, gak jarang kari-karine regeg.

Mangkane dalan iku dijenengi wong-wong ‘Gang Gawat’. Tukarane petang dino, rukune telung dino.  Mek lek riyoyo rukune iso rong minggu, iku ae ngenem-ngenem sik kasak-kusuk. Wak Pan, mlijo iku yo podho dene.

 

“Wak Pan, sampeyan pirang ndino gak lawetan? Garai soro wong ae,” onok sing mlethes omongan.

Wak Pan clingak-clinguk.

“Lapo sampeyan?” Bu Wiwik

“Gak buk, gak enak aku lek crito.” jare Wak Pan ambek tail kanan-kiri.

“Onok opo, sopo Wak Pan? Mbak Ipul ta? Ganok wonge, wis limang dino nang Surobyo. Opoo se?”

“Aku ket wingenane gak dodol, soale kentekan ojir buk, gak iso kulakan.”

“Kok iso se,” mbak Tin nyaut.

“Lha yoopo, Mbak Ipu bon, tak tagih alasane onok ae. Blonjone daging, urang, pokoke iwak-iwakan thok. Maleh aku kulakan macet, buk” jare Wak Pan setengah melas.

Koyok nguyahi segoro, rowengane Wak Pan mbledhos ndik Gang Gawat. Bu Wiwik langsung koyok spiker aktip.

“Lhoo…lHo…lho, gelange, kalunge, ngrentep koyok bintang pelem, tapi nang mlijo ae ngebon.  Ngono lek crito nang aku jare tas tuku bedak ndik pasar gedhe. Nggedabrus tibae.”.

Mbak Tin tambah koyok corong TOA.

“Lha kok sampeyan kaet ero.  Wong iku mblebes.  Wingenane nang omahku, crito berlian, model-model rok anyar, bareng mburi-mburine kate utang. Waaa yo kadit ae.

“Mlijo yo dinakam ae, oala…” liane ngebleki omongan.

“Nang ndi-ndi Mbak Ipul iku ngakune pengusaha”

“Alaa, pengusaha opooo, ngusahakno kancane rugi le’e”

Tapi kabeh gak eroh lek ndik kono onok bolone Mbak Ipul.

“Sampeyan gak oleh ngono, aku gak mbelani, Mbak Ipul iku yo sa’aken. Ojobe gak tu moleh. Dadi de’e jungkir walik golek koyo.” Bu Anna mbelane Mbak Ipul.

“Iyo, tapi uripe koyok artis, mestine lak priatin ta.” Onok sing gak terimo.

Bu Anna rodok panas, genti nyantap Wak Pan.

“Koen yo ngono, lapo diomong-omongno barang. Mlijo iku dodol blonjoan, duduk dodol omong!”

“Iku ngono ancene blolone, Wak Pan.” Bu Wiwik ngroweng.

Bu Anna umep.

“Sopo bolo-boloan! Ngomong sukur mlethos ae.”

Dadak moro-moro Bu Wiwik jupuk kentang disawatno nang Bu Anna. Bu Anna kaget mbales, nggrangeh pupune petek diuncalno nang Bu Wiwik.  Gak suwe, kabeh melok rebutan mblonjoan gawe sawat-sawatan, bayem, daging, tempe, sak nyekele disawatno. Isuk-isuk Gang Gawat mbledhos. Untung wong lawetan krupuk liwat, terus nyeluk Pak RT. Kabeh diseneni kongkong helom.

“Isuk-isuk wis emar. Lak maleh telat ta aku nang kantor.” Pak RT ndrememeng.

Dadak Wak Pan sambat nang Pak RT.

“Lha dagangan kulo yok nopo pak?

“Yo embuh … lha maeng yoopo kok iso ngene?”

Wong dodol krupuk ngrowengi Wak Pan.

“Mangkane ta… ojok dodol omongan.”

Pak RT ambek wong dodol krupuk ngguyu kekel ndelok Wak Pan ndepis cidek pos, koyok Paitun nggreges.

Selamat Jalan Coach… Sepurone Nawak…

 

ikon paitun gundulSelamat Jalan Coach… Sepurone Nawak…
Rebo surup wingi asli campur aduk rasane. Begitu onok kabar Coach Harno (Suharno, pelatih Arema), ayas karo nawak-nawak nang rontak langsung susah, terharu…

Tapi susahe gak oleh ewus-ewus, mergo rabak duka iku kudu ndang disebarno nang nawak-nawak pembaca malangvoice.com. Redpel Nawari Irawan langsung gerak cepat. Seluruh reporter dikongkon tune in… padahal sedino tet podo tandang gawe kesel kabeh… (kuapok, batinku…)

Yo pancen kudu ngono. Tangungjawab melayani nawak-nawak pembaca kudu nomor ijis ho…

Stop press alias breaking news alias kabar cepet langsung ditulis Coi, reporter MVoice sing biasa liputan Arema, dan lumayan cedek karo Coach Harno. Sementara reporter liyane, Hamzah, Miski, Deny, langsung menyebar, golek perspektif liyane soal almarhum Suharno.

Gak suwe, komentar tekan nawak-nawak pembaca lewat nopelet, sms, WA, BBM, mudahllll koyok tawon…

Seneng pol ndelok reaksi sing cepet ngono. Terharu. Opo maneh facebook e malangvoice, langsung dibanjiri ratusan ucapan dukacita. Onok sing nge-like tok… onok sing kirim foto karo aneka ilustrasi bergambar Suharno… top pokok e, Aremania pancen jos kotos-kotos.

Khusnul Aidil, uploader MVoice sing anyar gress langsung kerja keras koyok kuli… masio gak kringeten…

Tulisan demi tulisan mulai diupload, sak fotone, terus onok revisi-revisi… kuapok pol pokok e….

Onok kiriman foto-foto jenazah almarhum pas nang Puskesmas Pakisaji, kiriman nawak-nawak pembaca… suwun… suwun…

Suasana nang MVoice Building jan berubah dadi kubis pol…

Onok Direktur Kreatif, Idur SL, pamit kate helom… lha kok nyimut… langsung ae tak tugasi nggawe iklan duka cita… beres wis…

Akhire, ewonan nawak-nawak pembaca terecorded di viewer berita-berita M Voice, sampek server nang hosting e kewalahen… macet-cet… Aidil kerjo super keras maneh… (kuapok, batinku…)

Mergo iku, sepurone nawak-nawak sing mang bengi kangelan ngakses MVoice… mergo kapasitas bandwidth yang terpakai 100 persen… pembaca jan ngluwih-ngluwihi kapasitas sing onok…

Sampek salah siji bos seluler nang Jakarta nopelet ayas… “Kok sulit ngakses MVoice pak… kayaknya overload pembacanya… perlu disiapin mirror tuh,” ngono jarene, nggawe boso DKI…. Gak ngerti ayas…

Yo ngono ceritone nang dapur redaksi karo lapangan ker…

Coach Suharno, selamat jalan… Jasa-jasa besarmu atas Arema terlanjur dicatat sejarah… kamulah pelatih para juara… terima kasih… suwun… suwun…, keluarga yang ditinggalkan, semoga senantiasa diberi ketabahan.

Khusus pemain dan manajemen Arema, tetap semangattttt… semangatttt…!!!

Gawe laskar MVoice, suwun idrek kerase… yo pancen kudu ngono, demi nawak-nawak pembaca MVoice… elingo, masio mubeng Alun-alun ping suwidhak jaran, Paitun Gundul gak tau lesek… Semangatttt…!!!!

Pekoro Gendero

ikon paitun gundulWis suwe gak mampir kampunge Wakid, mumpung pas liwat, mampir. Soale biasane lek ingeb akeh sing jagongan ndik pos. Lha tenan, wong-wong podo nglumpuk koyok mbako enak.

“Lhoo rek, lhok’en iku genaro endi, gak kesasar ta?” Onok sing mulai njeplak.
“Paling nglindur, lali kelab hamure, wkwkwk…” Mboh lambene sopo mene nyocot.

Pancet ae, olob lawas. koyok gak ketemu tahunan. Noyug gak jelas, rodok ingeb omongan mulai rodok jelas. Bianto (tapi arek-arek lek nyeluk Bionta) sing crito. Ngene…

Sak jeke warga kampung kono rodok makmur, yo onok sing berubah , tapi yo akeh sing gak. Onok sing gaya uripe berubah, onok pisan sing kelakuane tambah gak asik. Hobine wong-wong saiki panas-panasan.

Gak soal dunyo gak soal kelakuan. Wingenane pekoro tujubelasan. Pandi iki yo nawak lawas, tapi tibake yo kelakuane sik tetep lawas pisan, sampek dadi rasan-rasan wong-wong pekoro ndik ngarep omahe gak dipasang gendero.

Wis dirasane koyok golek ter-teran. Onok sing ngomong montore telu, sugih, tapi gak iso tuku cagak gendero. Sing kera partai komentar rodok kemeruh, jare iku ngono wis sibah nasionalismene. Omongan ebes-ebes kodew tambah koyok ambune klothok digoreng.

Sing jarene ngrentengi kodewan, sing jare ojobe Pandi camilane mas-masan, onok sing ngilokno jithoke jeru, wis pokoke ajur Pandi. Onok sik ngawut, jare Pandi dewe ae kongkon dadi cagak gendero, kera e lak kuru, duwur (lek ndek sekolahan biyen celukane ‘genter’). Ngono ketambahan gak nyumbang tujubelasan, alasan ben tahun panitia laporane gak jelas. Gak cerdas blas.

Lha kok Pandi krungu, itreng lek dadi omongan. Pandi sanap, wong-wong kerja bakti diparani. (Kaet iki Pandi teko kerja bakti, tapi ate ngamuk, nggawe kaos kutang lawas pisan).

“Ente kabeh gak asik. Pak RT, yok opo iki, ayas kurang opo nang RT. Koen yo ngono Mbang, aku itreng ente pinter politik tapi ente kadit nes nggowo-nggowo nasionalisme. Indab yo ngono (Bandi maksude) aku lak titip cagak gendero, ndi sampek saiki, paling ojire mbok gawe ceki. Maleh ayas sing kenek. Koen ancene sanjipak. Deloken yo, atase cagak gendero ae, tak tukokno sak kampung!”

Pandi ngaleh ambek ngroweng. Tibae kaos kutange mburine bedah. Wis wong-wong atawek kabeh. Menene kampung emar. Pandi nekakno pring cagak gendero nggowo pikep, onok lek 15 cagak.

“Kantun niki pak pringe.” Jare ripuse.
“Wis dumen pisan, kelilingno nang wong-wong iku. Cek ero Pandi iku sopo, atase pring ae!”
“Yotrone pak?”
“Tak bayar tak bayar. Mbok pikir ayas gak iso rayab. Dumno sik, mariki tak rayab, ya?”

Oleh sak jam, ripus pikep mbalik laporan.
“Mboten enten sing purun pak. Tirose pun enten kabeh. Tirose tiang-tiang, mosok omah siji genderone loro, ate gendheng ta, ngoten tirose tiang-tiang.”
“Lha terus tak gawe opo?
“Nggeh mboten semerep pak, sing penting sak niki pelunasane.”
“Koen rame ae, gak tak tukoni meneh mbesuk.”
“Sak niki sak niki pak, mbesuk nggeh mbesuk”

Pandi ngungib. Karepe ngomong sula nang ripus iku.
“Ngene ae mari, cek podho gak rugine, yo opo lek aku tuku separo ae.”
“Lha kulo lak rugi, adoh-adoh. Damel nopo.”
“Yo laweten maneh opo gawe en gendero ndik hamur ente, ya?

Ripus pikep mbesengut.
“Omah siji gendero loro, ate gendheng ta.”

Pandi sanap.
“Koen podho ambek wong-wong iku!”
Ripus iku ndang cepet-cepet nampani ojir sing diisaki Pandi.

Isuke kampung regeg. Warda kaget. Emar maneh. Kabeh grudukan nang hamure Pandi, koyok ate nang ekspo. Latar hamure Pandi dideki cagak sak genderone kabehe limolas. Pandi malangkerik ngarepe lawang nggawe kaos bedah, sampek kalah Paitun.

Komunisme, Ilusi dan Phobia

Oleh: Caping Maskarah Safril *

TIDAK sulit dan tak perlu merujuk hingga bab-bab awal ‘Das Kapital’ untuk menyadari kenyataan global bahwa memasuki milenium ketiga ini, komunisme memang telah memudar.

Ukurannya memang relatif. Rontoknya Uni Sovyet menyusul ditanggalkannya faham-faham pemerintahan komunis di Rumania, Bulgaria, dan Hongaria di akhir 1980-an memperkuat idiom kegagalan ideologi Marx dalam bernegara.

Sudah matikah komunisme? Tentu saja tidak. Sebagaimana bentuk-bentuk ideologi lainnya, komunisme akan tetap ada. Lalu bagi kita, masih relevankah komunisme itu dijadikan phobia sebagaimana yang telah tertanam dalam puluhan tahun kita bernegara, bermasyarakat. PKI boleh-boleh saja dilarang mengingat catatan ‘pelanggaran pidananya’, tapi melarang PKI karena garis politiknya yang komunis, tampaknya sudah saatnya untuk diperdebatkan.

Selama puluhan tahun, komunis adalah musuh negara nomor satu. Tak peduli seseorang itu mengerti atau tidak, dia bisa dicap komunis asal bersuara beda dengan penguasa. Atau, bahkan seseorang yang tak pernah sedikit pun tahu tentang komunis bisa ditandai KTP-nya hanya lantaran punya sejarah keturunan aktivis PKI. Semua diminta untuk mewaspadai komunisme, semua pun bisa diancam pasal-pasal anti komunisme. Padahal, sampai kini pun, coba tanyakan kepada orang sekitar kita, apa yang diketahuinya tentang komunis dan komunisme.

Kebanyakan atau mungkin semua jawaban atas pertanyaan tentang komunis, bagi kita adalah semua yang pernah diriwayatkan tentang PKI, tentang kekejaman atau kekejian di sekitar pembantaian dan penyiksaan manusia, dan lebih banyak lagi tentang penafian kehidupan beragama. Pendek kata, pengetahuan kebanyakan kita saat ini; PKI adalah komunis dan komunis adalah PKI.

Pertanyaan berikutnya, sudah tepatkah pengartian tersebut? Tak perlu lama untuk menemukan jawabannya yang pas, tidak!

Apa yang patut dikhawatirkan pada para tua renta yang sebagian mungkin tidak pernah tahu soal peristiwa di sekitar G-30-S tersebut. Kalaupun ada yang terlibat, sepanjang menyangkut pelanggaran pidana, pantas dijatuhi sanksi hukum, itupun bila masanya sudah tidak kadaluwarsa. Tetapi membayangkan kedatangan kembali mereka akan jadi ancaman nasional atau menjatuhkan pemerintahan, terlebih kemudian membentuk negara komunis, pada saat ini, jaman ini, itu sama dengan mengkerdilkan pikiran sendiri dan lebih parah lagi, justru menunjukkan ketidak tahuan, yang berarti adalah keterbelakangan bangsa.

Lantaran ketidak tahuan kita itulah, tanpa sadar, selama puluhan tahun setelah komunisme dinyatakan dilarang, kita mengarungi kehidupan bermasyarakat dan bernegara tak beda jauh dengan apa yang pernah diterapkan di sebagian negara komunis. Memang kita tidak perlu antri beras atau roti. Tapi sebut saja dengan dibentuknya berbagai organisasi kemasyarakatan, mulai dari pegawai negeri, termasuk isteri-isterinya, sampai yang profesional setingkat dokter pun jadi suatu keharusan.

Berbagai asosiasi pengusaha, mulai dari pengrajin hingga eksportir, dan sebagainya. Semua bermuara ke pemerintahan pusat. Lalu apa beda dengan doktrin sistem sel partai-partai komunis berkuasa. Lebih aneh lagi, saat selama beberapa tahun terakhir pemerintahan Soeharto, bagaimana rakyat dicekoki tayangan wajib film ‘Pemberontakan G-30S-PKI’ — yang sisi faktual sejarahnya perlu diragukan — pada setiap malam 30 September dijadikan sebagai salah satu ‘acuan’ untuk memerangi komunisme. Bukankah itu cara-cara indoktrinasi ala komunis. Apakah ini pertanda kebenaran dari postulat hukum kritik, “siapa yang paling bersemangat untuk mengkritik sesuatu secepat itu pula ia masuk pada apa yang dikritiknya,” setali tiga uang beda bungkus.

Bahwa Pancasila dijadikan dasar negara RI, bukan negara berasas agama apalagi komunis semua setuju dan bukan lagi saatnya untuk diperdebatkan. Namun bila karena itu perlu memberangus semua yang berbau komunisme, sepertinya sudah berlebihan. Justru, untuk mencegah ancaman komunisme itulah, saatnya rakyat terbuka untuk menilai secara kritis namun lebih dewasa terhadap apa yang selama ini dicap sebagai musuh bangsa. Caranya, tak lain dengan secara bertahap membuka ajaran tentang komunis dan ideologi-ideologi lain di kampus-kampus perguruan tinggi, bila perlu dimulai sejak dari bangku SLTA. Perkaya pustaka tentang kajian-kajian strategis, maupun perbandingan terhadap komunisme atau ideologi-ideologi lain. Hanya melalui itulah benteng terhadap ideologi apapun di luar yang disepakati bangsa sejak awalnya, dapat dibangun.

Namun, pertanyaan yang wajar muncul di benak kebanyakan orang saat ini, bagaimana bila ternyata komunisme menarik simpati sejumlah pendukung kemudian berkembang. Sebelum terjawab, pertanyaan itu tentunya harus berlaku setara pula dengan setiap ideologi di luar Pancasila. Jawabannya, bila selama ini kita menyatakan sebagai bangsa yang telah teruji, kenapa takut. Hanya saja, perlu disadari bahwa komunisme atau ideologi apapun, termasuk Pancasila, dalam kehidupan bernegara yang demokratis, akan berkembang bila pranata-pranata sosial dalam masyarakatnya menunjang.

Untuk menghadang meluasnya komunisme, jelas-jelas slogan atau orasi agama apapun takkan cukup. Kemiskinan dan keterbelakangan adalah kondisi khas yang memungkinkan berkembangnya ideologi kreasi Karl Marx dan Frederich Engels itu. Kedua faktor krusial itu sangat mungkin tercipta dalam kondisi merebaknya penindasan terhadap hak-hak rakyat. Berbagai ketidak adilan hukum dan ekonomi yang lebih memihak penguasa atau sekelompok kecil masyarakat, akan menjadikan jargon ‘sama-rata sama-rasa’ sebagai suatu tujuan yang menggiurkan dan menggelorakan semangat perubahan.

Komunisme bukannya telah mati, tapi telah berubah, sejalan dengan perubahan-perubahan yang dialami pula oleh ideologi lainnya.

Cuba, pada 2015 ini memasuki masanya menanggalkan ciri khas sebagai satu-satunya negara di dunia yang menyatakan diri sebagai negara komunis. Bahkan Cina sekalipun mampu mengemas ajaran-ajaran Mao yang cenderung Stalinisme itu, kini nyaris setara kapitalisnya dengan Korea Selatan. Sementara Vietnam tak mampu membendung ekspansi masuknya perusahaan-perusahaan raksasa multinasional dunia, yang dalam waktu singkat membentuk kelas-kelas masyarakat bermobil mewah dengan yang tetap berkelas sepeda. Sementara, negara yang menyatakan murni ‘sosialis-komunis’, Korea Utara, semakin dikucilkan.

Karena itu, bila Karl Marx, masih hidup, bisa jadi dia akan meninjau kembali apa yang pernah diserukannya, yang sempat jadi moto perjuangan kaum buruh komunis di awal-awal kebangkitan masyarakat proletar; ‘kaum buruh sedunia, bersatulah’, untuk diralat menjadi ‘kaum buruh sedunia.., maafkanlah saya’.

Karena itu, menempatkan komunisme dengan rujukan sepihak sejarah PKI, sebagai musuh bangsa saat ini bukan hanya ketinggalan kereta, tetapi juga sangat naif. Disintegrasi adalah musuh yang lebih nyata dan ancaman yang jauh lebih besar ketimbang bakal wajib dikereknya bendera palu arit di halaman-halaman rumah kita. Jadi, bila ingin menentang komunis, pelajarilah komunisme. Janggal rasanya kalau harus memusuhi sesuatu yang kita tidak tahu, atau lebih celakanya, tidak boleh tahu.-

*Caping Maskarah Safril, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kabupaten Malang tinggal di Jalan Bandulan 6, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

Rikip Telepon Pinter

ikon paitun gundulSEMINGGU iki Paitun ketok melbu metu kampung. Paitun uklam ambik endase ndingkluk koyok onok sing dirikip.
Onggot-onggote kadit itreng opo sing lagi dirikip Paitun. Kadang kodew iki ngguyu ewed, tapi moro-moro yo ngenem, raine yo ketok nesu.

Asline Paitun kadit tau ketok nesu. Ben dino ketok ngguya ngguyu dek teras hamure.

Yo gak salah lek onggote akeh sing kaget delok Paitun Gondol kok moro-moro ketok nesu.

Cak Paimo sing hamure dempet mbik hamure Paitun yo naisak delok onggote nesu. Paimo nyobak nyopo Paitun sing lungguh ndoprok dek teras hamure.
Paimo sing umure luwih enom teko Paitun takon, ”Lek Ton, kenopo kok ketok lemes?’ Paimo sengojo takon lemes, jogo-jogo supoyo Paiton kadit tambah ndadi nesune.

”Oyi, Mo. Ayas lagi ngrikip ambik jaman saiki,” jawab Paitun. Ati Paimo kaget krunggu jawaban Paitun. Masalahe, kadit biasane Paitun rikip jaman. Opo maneh rikip negoro, kadit kerikip dek endase Paitun.

Urip Paitun ben dinone mek kluyuran mbik ngguya ngguyu. Masio ngunu, Paitun seneng ngudang kera licek kanae onggot-onggote. Mangkane, dek kampunge akeh sing seneng ambik Paitun sing urip sakonoke.

”Kenopo ambik jaman saiki, Lik Tun?” takon Paimo.

Ditakoni ngunu, moto Paitun rodok mendelik. Paimo yo rodok ndredek wedi lek moro-moro Paitun tambah nesu.
”Umak kadit itreng ta, kok balik nakoni ayas, Mo, ” jare Paitun. ”Ayas iki bingung yok opo carane ndelok isine barang iki, ” jare Paitun ambik ngetokno kotak teko jeroh tas kulite sing wis bulak iku.

”Iki loh, Mo, ” jare Paitun ambik nduduhi kotak nang Paimo.

Ndelok kotak otom Paimo yo katut mendelik. ”Sampean oleh teko endi barang iku, Lik Tun. Iku jenenge gadget alias telepon pinter, ” jare Paimo.

”Ayas dikeki genaro tapi ayas kadit lanek. Ayas yo kadit itreng jenenge. Genarone awake licek, kocomotoan. Mari ngekeki barang iku terus dipeseni lek pingin dekok beritane ngalam kongkon moco dek www.malangvoice.com, ” jare Patun mbik nyrocos.

”Oooalaaa, Lik Tun. Jaman saiki yo kok sik ono genaro kipa gelem ngekeki telepon pinter nang sampean, ” jare Paimo ambik narik ambekane.

”Lah opo iku sing dimaksud wewewe malang pois dot com, Mo? ” Paitun ganti takon. ”Sik, Lik Tun. Tak setinge trus tak bukake malangpois iku, ” jawab Paimo.
HP anyar mari diutak-atik, ambik Paimo diduduhno otome Paitun. Ndelok gambar sing ono dek telepon pinter, otom Paitun tambah mendelik. Lambehe kecapan, ambekane kembang kempis, ambik tangane ngrebut telepon pinter, ”Kok kipa yo, Mo.”

”Lek umak pingin delok berita opo ae sing ono dek malang raya iki, ga usah repot, Lik Tun. Moco dek www.malangvoice.com wis muncul gambar sak berita sak ngalam. Wis, ngerti ta, Lik Tun,”
Endase Paitun mantuk-mantuk delok layare telepon pinter ambik ndlujur uklam ublem nang hamure.

”Ooalaaa, Tun.. Tun.., ” jare Paimo ambik kukur-kukur butake.**

 

Komunitas