KPPI Berharap Jangan Direalisasi

Ketua KPPI Kota Malang, Ya'qud Ananda Gudban.

MALANGVOICE – Keputusan Kementerian Pertahanan yang membolehkan PNS di lingkungannya berpologami, sangat disayangkan oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Malang.

Tanpa ingin membenturkan aturan agama dan aturan hukum, Ketua KPPI,Ya’qud Ananda Gudban berharap agar putusan itu tidak direalisasi.

“Kalau kami melihat aturan mengenai hal itu (Poligami PNS) sebenarnya sudah jelas, jadi saya harap agar tidak direalisasi Kemenhan,” kata Nanda kepada MVoice, Sabtu (15/8).

Dijelaskan, harusnya segala aturan mengenai PNS sebaiknya jadi satu dengan aturan yang ada di Kementeriam Pendayagunaan Apartur Negara (Kemenpan), sebab bila aturan poligami dibolehkan salah satu kementerian bukan tidak mungkin akan diikuti instansi lainnya.

“Harusnya ada sinkronisasi antar kementerian, jadi aturan untuk PNS bisa seragam,” tandasnya.

Seperti diketahui dalam Surat Edaran Nomor SE/71/VII/2015 dengan judul “Persetujuan/Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai di Lingkungan Kemhan” itu, terdapat aturan PNS boleh berpoligami dengan syarat-syarat tertentu.

Ada tiga syarat kumulatif yang membolehkan PNS di lingkungan Kemenhan untuk berpoligami.-

Wali Kota Minta Yayasan Poltekom Dibenahi

MALANGVOICE – Wali Kota Malang, HM Anton, mengimbau pihak Politeknik Kota Malang (Poltekom) agar segera memperbaiki kepengurusan yayasan.

Bila yayasan tetap dalam kondisi seperti saat ini, maka Pemkot Malang tidak bisa menggelontorkan anggaran untuk kampus tersebut.

“Secara administrasi tidak dibenarkan jika yayasan atas nama pribadi lalu digelontor dana dari pemerintah, nanti salah kaprah,” kata Anton, Jum’at (14/8).

Ia menjelaskan, seharusnya, yayasan segera diserahkan kepada Pemerintah Kota Malang agar status Poltekom segera bisa dicarikan jalan keluar. Karena, bila yayasan masih atas nama pribadi maka temuan BPK akan menghiasi hasil audit pada tahun mendatang.

“Pemakaian dana APBD tidak boleh salah sasaran, jadi kita tata dulu bagaimana soal kepengurusan yayasan,” imbuhnya.

Selama ini, lanjut Anton, pembina yayasan itu diatasnamakan secara pribadi tanpa disebutkan adanya jabatan wali kota di dalamnya. Karenanya ia berharap ke depan kepengurusan Poltekom harus ditata dengan baik.

“Masalah anggaran kita akan kaji lagi, yang jelas struktur yayasan harus dibenahi dulu, karena kita gak boleh nutup lembaga pendidikan” bebernya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Malang, Wasto mengaku masih mencari cara agar Poltekom bisa secara legal mendapat dana dari APBD.

Dua cara terdekat yakni dengan menjadikan Poltekom sebagai Badan Layanan Umum (BLU) atau membentuk yayasan Pemkot.

“Kita akan kaji bagaimana jika Pemda mengelola perguruan tinggi, tentunya solusi ini butuh referensi dan informasi dari segala hal, termasuk konsekuensinya bagaimana,” beber Wasto.

Mengenai pendanaan Poltekom sampai akhir tahun ini? “Kalau pakai anggaran APBD untuk talangan jelas tidak mungkin karena sudah ada peruntukannya. Nanti kita akan pikirkan solusi untuk anggaran, manakala yayasan sudah beres” jelas Wasto.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota Malang menghentikan anggaran Poltekom, lantaran temuan BPK tidak memperbolehkan Dinas Pendidikan membawahi perguruan tinggi.

Konsekuensinya, saat ini kampus dengan 300 mahasiswa ini menjadi terkatung-katung dari segi pendanaan gaji karyawan. Meski setiap mahasiswa dikenakan SPP, namun hasil itu hanya mampu digunakan untuk biaya operasional kampus.-

Omah Munir Ajarkan Pendidikan HAM

MALANGVOICE – Omah Munir punya cita-cita kuat untuk memasukkan mata pelajaran pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

Kini, mereka membuat sebuah modul pendidikan HAM yang nantinya akan dimasukkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) di dua kota, Batu dan Bogor sebagai pilot project pendidikan HAM.

“Kita fokus pendidikan HAM kepada masyarakat, kepada siswa, atau audience yang berdialog dengan kami secara khusus,” ungkap Direktur Eksekutif Omah Munir, Salmah Safitri kepada MVoice, Kamis (13/8).

Salmah mengatakan bahwa ia telah membangun kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Batu jauh-jauh hari, termasuk dialog dengan guru PKN dari sekolah yang bersangkutan terkait modulnya tersebut.

Tidak sampai disitu saja. Salmah juga menjajaki kerja sama dengan Kementrian Agama untuk memasukkan pendidikan HAM di SMP-SMP. Salmah berharap agar ke depan, anak-anak sudah faham terkait HAM sehingga bisa menjaganya.

“Di Kota Batu ini kita kerja sama dengan SMP Negeri 1 dan MTs Surya Buana, sedangkan di Bogor kami ada di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2,” jelasnya.

Mengenai alasan pemilihan anak-anak SMP dan bukannya SMA atau SD sebagai project pendidikan, Salmah menjelaskan bahwa sesuai riset kepada anak SMP didapat kesimpulan jika mereka lebih bisa faham kondisi HAM dan masih bisa dibentuk.

“Kita mulai dengan SMP, nanti kalau sudah expert mungkin bisa berlanjut ke tingkat lainnya. Mungkin SD nanti ke depannya”jelasnya lebih lanjut.

Adapun modul pendidikan HAM tersebut akan dilaunching pada akhir bulan ini di Batu dan di Bogor. Apalagi respon guru PKN terhadap modul tersebut dinilai Salmah sangat positif.

“Mereka senang, bahkan sudah diuji cobakan dan try out itu siswa-siswanya senang. Karena kita susun modulnya untuk memudahkan guru, dan kepada siswanya pakai cara play. Jadi tidak terasa mereka juga belajar,” sambung Salmah.

Karena fokusnya pada pendidikan HAM, maka Salmah menegaskan bahwa dari Omah Munir tidak bisa serta merta bisa diminta oleh publik untuk membeberkan kasus HAM yang sudah diselesaikannya, atau juga untuk mengadvokasi orang yang dilanggar HAM-nya.

“Kalau turut serta menandatangani petisi, atau mendukung gerakan moral tertentu itu bisa kami lakukan karena itu bagian dari pendidikan. Publik perlu dididik terus menerus dalam hal ini,” jelas Salmah.

Kata Salmah, bersama-sama dengan publik ia akan terus menagih janji pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM yang terjadi melalui petisi dan gerakan moral.

“Omah Munir hanya ada di Batu, tapi bahwa yang ikut bekerja untuk Omah Munir itu ada yang di Jakarta, Surabaya, dan banyak sekali volunteernya,” ungkap Salmah.

Volunteer dan organisasi HAM pendukung Omah Munir inilah yang biasanya melakukan advokasi atau pendampingan pelanggaran HAM. Sedangkan Omah Munir fokus ke pendidikannya.-

Sukses ‘Trisula’ Kota Malang, Suksesnya Rock Kemerdekaan

salah satu band yang tampil di pre event (hamzah/malangvoice)

MALANGVOICE – Mega konser ‘Rock Kemerdekaan’ bisa diselenggarakan karena adanya dukungan berbagai stake holder yang ada di Kota Malang.

Konser yang bakal digelar di depan Kantor Balai Kota Malang ini, digagas oleh tiga tokoh yakni, Wali Kota Malang HM Anton, Pengasuh Ponpes Bahrul Maghfiroh, Gus Lukman dan Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) yang juga pemimpin dkross, Ade Herawanto.

Salah seorang rocker, yang juga panitia acara ini, Nonot Yudho, mengaku bangga karena ada pihak yang masih peduli pada musik rock di Kota Malang.

Acara ini juga didukung oleh Dandim dan Kapolresta Malang, ”Jadi kami mewakili rockers mengucapkan terima kasih atas dukungannya,” ucap Nonot.

Personel Band Predator ini menambahkan, dalam acara pre event yang digelar selama tiga hari ini, rupanya banyak diikuti oleh grup band pendatang baru, disamping band rock yang sudah punya nama.

“Kebanyakan band yang ikut adalah band baru, jadi ini sangat bagus bagi regenerasi musik rock Kota Malang,” tandasnya.

Hentikan Pengiriman PRT ke 21 Negara

Agusdin Subiantoro, Deputi Penempatan BNP2TKI. (fathul/malangvoice)

MALANGVOICE – Indonesia menghentikan pengiriman pembantu rumah tangga (PRT) ke 21 negara. Hal ini akibat perlindungan di negara tujuan belum memenuhi standar yang diharapkan.

“Kalau di negara-negara Timur Tengah sudah kita hentikan secara bertahap dimulai tahun 2009, tahun 2011 ada, dan puncaknya adalah 21 negara pada tahun 2015,” ungkap Deputi Penempatan BNP2TKI, Agusdin Subiantono di Batu, Rabu (5/8).

Agusdin menjelaskan. penghentian tenaga kerja hanya untuk PRT dan pekerjaan non profesional lainnya. Sementara untuk bidang pekerjaan formal,Y tetap dipertahankan.

“Kalau di negara lain, misalnya di Timur Tengah itu kan ada warga kita yang menjadi pilot, kerja di migas, ahli perbankan, dan driver. Hanya PRT yang kita hentikan,” tambah Agusdin.

Sampai kapan penghentian pengiriman PRT? Agusdin tidak memberikan penjelasan. Ia hanya mengatakan bahwa penghentian pengiriman PRT jangan dikaitkan dengan penganiayaan.

” Tetapi bahwasanya standar perlindungan di negara tersebut belum bisa memenuhi standar yang kita inginkan,” tegasnya.

Karawitan Bergaung Kembali di Gedung Dewan

Ketua DPRD berbaur dengan angggota karawitan pakarti di gedung dewan (hamzah/malangvoice)

MALANGVOICE – Pemandangan menarik terjadi di dalam gedung DPRD Kota Malang, Selasa (4/8) sore. Para anggota Pakarti Kota Malang datang untuk berlatih musik karawitan di gedung wakil rakyat tersebut.

Lantunan lagu-lagu khas Jawa seperti Caping Gunung, Sambel Terasi, dsb, didendangkan sangat baik oleh perkumpulan mantan pegawai negeri sipil (PNS) tersebut.

Dapat berlatih kembali di gedung DPRD, merupakan sebuah hal yang sangat dinantikan oleh para anggota Pakarti. Pasalnya, selama bertahun-tahun mereka berlatih di kawasan rumah potong hewan (RPH) Gadang yang dianggap kurang representatif.

Ceritanya, sebelum mereka berpindah latihan ke kawasan Gadang, gedung DPRD adalah markas mereka untuk berkumpul dan berlatih. Lantaran ada pembangunan gedung DPRD beberapa tahun lalu, mereka harus berpindah tempat.

Magdalena Sri Supatmi, salah seorang anggota Pakarti mengatakan pihaknya berterima kasih kepada Ketua DPRD, Arif Wicaksono, lantaran telah memperjuangkan kembali gedung dewan digunakan untuk latihan karawitan.

Selama ini, mereka merasa kesulitan, lantaran lokasi latihan di Gadang cukup jauh dan sulit dijangkau oleh kendaraan umum.

“Alhamdulilah seneng sekali bisa berlatih di gedung ini, karena tempatnya sangat nyaman sekali,” ungkap Magdalena kepada MVoice.

Ia menerangkan, Pakarti selalu latihan rutin satu minggu sekali pada hari Selasa sore. Selain ajang silaturahim, bermain musik karawitan juga merupakan hal yang perlu dilestarikan agar budaya asli tidak tergerus modernisasi.

“Ini adalah sarana kami bersosialisasi dan juga mempertahankan budaya karawitan,” tandasnya.

Ketua DPRD Kota Malang, Arif Wicaksono, yang turut hadir melihat latihan perdana Pakarti di gedung dewan merasa sangat senang bisa memfasilitasi untuk menghidupkan kembali budaya lokal.

“Ini adalah upaya wakil rakyat memfasilitasi mereka, karena saya tahu sendiri lokasi latihan mereka di kawasan RPH tidak representatif,” kata Arif.

Sekertariat dewan, lanjut Arif, bahkan membantu Pakarti dengan membangun panggung kecil sebagai tempat alat musik. Tak hanya itu, karena kondisinya yang sudah tidak diperhatikan lagi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Ia meminta agar satu set alat itu diserahkan kepada sekertariat dewan.

“Nanti akan kami minta untuk diserahkan kepada Sekwan, biar kami anggarkan biaya perawatannya,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

“Perkumpulan Pakarti ini sejak saya jadi dewan tahun 2004 lalu sudah ada dan sering latihan, hal positif ini perlu kita lestarikan,” kata dia.

Arif juga pernah geram, lantaran alat karawitan tidak ada di gedung dewan dan sempat melacak keberadaanya. Dalam usaha mencari alat tersebut, akhirnya ia bertemu dengan salah satu anggota Pakarti. Dari situlah, sebagai ketua dewan ia berusaha ‘memulangkan’ kembali alat karawitan ke gedung DPRD dan memfasilitasi mereka berlatih.-

Makin Matang, Malang Post Lebarkan Sektor Usaha

Sejumlah petinggi Malang Post (Istimewa)

MALANGVOICE – Memasuki usia ke-17, Malang Post dinilai sudah menjadi media yang cukup matang. Berawal dari jerih payah para pendirinya, kini Malang Post telah disegani berbagai kalangan.

Bahkan, Malang Post berhasil membidani lahirnya Malang Ekspress. Senior Editor Malang Post yang juga Direktur Malang Ekpress, Sunavip Ra Indrata, mengatakan, usia 17 tahun menjadi tonggak bagi Malang Post untuk berbuat apa saja.

“Kalau aturan yang berlaku, usia 17 tahun itu boleh melakukan apa saja. Tonggak ini dipakai Malang Post untuk lebih berperan di semua hal. Tidak sekadar menyajikan informasi, tapi juga berkiprah di sektor yang lain, agar keberadaan MP, tidak hanya sebatas koran atau gudang informasi, tapi juga sekaligus teman di semua hal,” ungkapnya.

Wakil Ketua PWI Malang Raya itu menambahkan, Malang Post hadir bagi semua strata dan golongan, termasuk menjadi bagian dari masyarakat dan mewarnai kemajuan Malang Raya yang kian pesat.

Ke depan, Malang Post ingin menambah sektor usaha. Melalui perusahaan milik karyawan, PT Mitra Prima Cendekia, pengembangan usaha dimulai dari sisi EO, travel dan pelatihan-pelatihan berbasis kemasyarakatan. “Ke depan, juga akan sinergi dengan pengembangan radio, televisi dan online. Tapi muara dari itu semua adalah lebih membumikan Malang Post di Malang Raya,” pungkasnya.

Sementara itu, Dirut Malang Post, H Juniarno D Purwanto, mengapreasi kinerja karyawannya yang telah menorehkan berbagai prestasi. Ia menyebut, sejumlah ide Malang Post telah menjadi ikon penting di Malang.

“Seperti Pasar Wisata Tugu, Senam Rampal, maupun M-Teens School Competition, sampai sekarang membekas di hati masyarakat dan selalu dinanti-nanti,” tambahnya.

Konsisten Kawal Isu Kampus

MALANGVOICE – Selain media massa yang sudah mapan, media massa mahasiswa rupanya perlu diapresiasi. Apalagi media mahasiswa di Malang sudah konsisten mengawal kebijakan dan isu kampus secara bertanggung jawab.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI), Abdus Somad, mengatakan bahwa kondisi pers mahasiswa di Kota Malang secara umum kondisinya baik. Apakah itu secara pemberitaan yang sudah konsisten, pola wacana yang di sampaikan ke publik kampus, sampai pada pengawalan isu kampus itu sendiri.

“Mereka masih semangat memperjuangkan aspirasi rakyat,  dan semangat idealisme masih menjadi pegangan mereka dalam bergerak di segara penjuru. Hal ini ada pada aspek pemberitaan maupun dalam aspek gerakan mahasiswa,” ungkapnya kepada MVoice, Selasa (28/7).

Sekjen yang saat ini tinggal di Yogyakarta tersebut juga mengapresiasi kondisi pers mahasiswa di Malang yang sudah banyak melakukan inovasi. Inovasi itu, lanjutnya, ada dalam bidang peralihan media dari cetak ke media online.
Bahkan, banyak juga yang sudah memanfaatkan jejaring sosial untuk share produk dan hasil karya mereka.

“Ini sebuah terobosan bagus dari persma (pers mahasiswa -red) Malang. Tetap idealis walaupun  jaman terus berkembang”tandasnya.

Komunitas