MALANGVOICE- Direktur Institut Sosial untuk Demokrasi (ISD), Ruhadi Rarundra, mengingatkan KPU agar melakukan sosialisasi masif di kalangan pemilik suara. Karena Pilkada Bupati berbeda dengan pemilihan legislatif (Pileg).
“Pada Pileg semua stakeholder bergerak, tidak hanya penyelenggara tetapi semua calon. Jika Pilbup konteksnya lebih sempit,” katanya kepada MVoice, beberapa menit lalu.
ISD sebagai lembaga pemantau Pemilu mendukung gerakan ‘tolak golongan putih (Golput)’ yang digagas KPU. Apabila gerakan itu berhasil, target partisipasi masyarakat di atas 70 persen yang dipatok KPU bisa tercapai.
ISD mulai aktif memantau tahapan Pemilu di 7 daerah pemilihan (Dapil) setelah menggelar Focus Group Discussion (FGD). “Kami diskusikan dulu, mampu tidak KPU merealisasikan targetnya itu. Sekaligus merekomendasikan hal-hal yang dinilai penting selama Pilkada,” jelas Ruhadi.
Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah ditetapkan, dikatakan, menjadi perhatian ISD. Perbedaan pandangan parpol pengusung dan penyelenggara, dikatakannya, tidak perlu terjadi bila e-KTP berjalan baik. Sehingga tidak ditemukan adanya pemilih ganda dan fiktif.
Halnya alat peraga kampanye (APK), menurut Ruhadi, belum genap tiga bulan sudah banyak yang rusak. “Harusnya tidak dicetak di banner melainkan bahannya menggunakan kain. Kondisinya seperti ini siapa yang bertanggung jawab dan disalahkan?” kata Ruhadi.