MALANGVOICE – Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Hadi Susanto menjelaskan kepada masyarakat prosedur pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang belum berjalan maksimal.
Hal ini dianggap penting karena merupakan program nasional yang harus didukung Pemerintah Daerah (Pemda). Dijelaskan kepada warga yang hadir, proses KIP tidak pernah disosialisasikan.
“Bapak ibu harus pertanyakan bagaimana itu KIP apakah sudah dilaksanakan apa belum kepada sekolah,” kata Hadi, beberapa menit lalu.
Selaku anggota dewan, ia sudah berjuang dengan cara memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk ditanya apakah dinas sudah melakukan sosialisasi apa belum.
“Saya sampai tanya kepada Kepala Dinas, apakah karena dinas hanya fasilitator dan uangnya langsung kepada warga jadi enggan melaksanakan itu,” beber dia.
Politisi PDI Perjuangan itu menerangkan, prosesnya dilakukan melalui pendataan yang dilakukan sekolah lalu data dikirimkam kepada Dinas Pendidikan. Nantinya dinas langsung mengirimkan kepada Kementerian dan dana langsung diberikan kepada sekolah yang bersangkutan.
“Ini aturannya ada di Permendikbud 12 Tahun 2015 dimana dibahas juklak dan Juknis KIP,” tandasnya.
Tak hanya membeberkan, Hadi juga menerima keluhan masyarakat mengenai beberapa hal, salah satunya dana BPJS Kesehatan dan masalah pendidikan.
Salah satu warga mengeluhkan pelayanan buruk rumah sakit yang menerima dana BPJS Kesehatan. Selain itu, salah satu warga juga mengkritisi soal dana KIP yang tidak merata. Contohnya di SMP Negeri 15, dari seribu siswa hanya 50 siswa yang mendapat KIP dan siswa yang menerima bantuan tetap itu saja.
Aduan lain yang diterima Hadi adalah anggaran KONI yang terpotong hingga Rp 10 miliar.
Menanggapi pertanyaan warga, itu Hadi akan memperjuangkan keluhan warga dalam rapat kerja bersama Pemerintah Kota Malang. Khusus KIP dan pelayanan BPJS, ia menerima aduan langsung jika ada masyarakat yang kurang paham atau merasa di diskriminasi.
“Kaitan dengan KONI mengajukan Rp 16 miliar tapi disetujui Rp 10 miliar karena Pemkot ada defisit anggaran di atas seratus miliar maka dama KONI dipotong,” pungkasnya.-