DPW PPP Jatim: Undang KPK Agar Dewan Hindari Praktik Korupsi

Ketua DPW PPP Jatim . HM. Musyafak Nur bersama para narasumber bimtek di Royal Orchid Garden Kota Batu, Kamis malam (30/3). (Aziz / MVoice)

MALANGVOICE – Masih banyaknya kasus korupsi yang menjerat anggota dewan menjadi perhatian serius PPP. Maka besar harapan bimbingan teknis (bimtek) dengan mengundang KPK ini mencegah terjadinya praktik kotor tersebut.

Ketua DPW PPP Jatim, HM. Musyafak Nur, menjelaskan, dengan menghadirkan narasumber dari KPK ini diharapkan para kader PPP, terlebih yang duduk di kursi dewan, untuk mencegah dan menghindari perilaku korupsi.
Para kader harus meningkatkan kualitas daripada peran dan fungsi DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya.

“Sehingga tidak terjadi yang namanya OTT (operasi tangkap tangan) atau tersangka. Paling penting itu harus dihindari,” kata Musyafak.

“Makanya rezeki harus dicari tetapi juga harus dengan cara yang benar. Selalu berdoa dan tawakal tentunya harus dilapisi dengan rasa sifat qana’ah artinya bisa mensyukuri apa yang sudah menjadi hak,” imbuh dia.

Baca Juga: Hadiri Bimtek Anggota DPRD PPP se-Jatim, Ini yang Dilakukan KPK

Selebihnya, lanjut Musyafak, tujuan bimtek untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Supaya bisa meningkatkan peran fungsi DPRD sebagai wakil rakyat. Dapat memperjuangkan aspirasi rakyat dan menindaklanjuti apa kemauan rakyat.

“Juga untuk meyakinkan rakyat bahwa DPR itu lembaga yang memang kepanjangan tangan dari rakyat. Memperjuangkan nasib rakyat tidak memperkaya diri. membabi buta dari Rizky yang kemudian ujung-ujungnya OTT atau apa namanya tersangka oleh KPK yang merupakan lembaga independen,” pungkasnya.

Sementara itu, Guntur Kusmeiyano Ketua Satgas Bidang Politik Deputi Pencegahan KPK mengatakan, pihaknya mengapresiasi kegiatan ini. Sebab, paling banyak ditangani kasus korupsi oleh KPK, 32,3 persen yang ditangani KPK adalah aktor politik. Yakni anggota dewan, baik di tingkat pusat, daerah, kepala daerah dan seterusnya. Tidak lain hal itu merupakan representasi dari partai politik.

“Makanya kami anggap itu (bimtek) strategis. Kami sampaikan apa masalahnya dan bagaimana solusi agar tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik dan pada ujungnya kesejahteraan masyarakat juga semakin membaik,” tutup Guntur. (Der/Ery)