MALANGVOICE- Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rimzah, menyatakan kesiapannya untuk menerima aspirasi dari berbagai elemen masyarakat terkait isu Undang-Undang (UU) TNI yang tengah menjadi sorotan. Pernyataan ini disampaikan menyusul aksi demonstrasi yang berujung ricuh di depan gedung DPRD Kota Malang pada Minggu (23/3) sore.
Rimzah mengungkapkan seluruh fraksi di DPRD Kota Malang diinstruksikan untuk membuka ruang dialog dan audiensi dengan masyarakat.
Ribuan Massa Unjuk Rasa di Malang Tuntut Cabut Inpres Efisiensi
“Kami siap menerima aspirasi dan berdiskusi. Namun, sebelum kami sempat menemui massa aksi, situasi sudah berubah menjadi kacau. Hal ini sangat kami sesalkan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kesigapan aparat TNI dan Polri dalam mengendalikan situasi ketika massa mulai bertindak anarkis. Rimzah menambahkan pihaknya akan segera berkoordinasi untuk menginventarisasi kerusakan yang terjadi akibat aksi tersebut, terutama kerusakan parah pada pos penjagaan di sebelah kanan gedung DPRD yang terbakar.
Meskipun terjadi kerusakan, Rimzah memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Ia mengimbau masyarakat, khususnya peserta aksi di masa mendatang, untuk mengedepankan dialog dalam menyampaikan aspirasi.
“Kami siap menerima aspirasi, baik di dalam maupun di luar gedung. Mari kita duduk bersama membangun narasi yang lebih baik dan menghindari provokasi yang dapat memperkeruh situasi,” tegasnya.
Rimzah memahami setiap kebijakan pasti menimbulkan pro dan kontra. “Jika ada penolakan, akan kami sampaikan. Jika ada masukan yang baik, akan kami teruskan ke tingkat yang lebih tinggi,” paparnya.
Saat ini, DPRD Kota Malang bersama instansi terkait sedang mengidentifikasi seluruh kerusakan dan menyusun langkah-langkah pengamanan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
“Kami membuka ruang bagi siapa saja yang ingin menyampaikan pendapat. Mari kita kawal kebijakan dengan cara yang bijak dan damai,” pungkasnya.(der)
