MALANGVOICE – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan mengurangi frekuensi dan kuantitas penindakan pedagang kaki lima, izin mendirikan bangunan, dan izin HO pada tahun ini.
Hal itu setelah diingatkan oleh Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko untuk lebih humanis. Karena perekonomian sedang lesu, maka penindakan terhadap PKL dapat diminimalisir supaya tidak menambah beban para pedagang.
“Tahun ini agenda kita 10 kali sidang yustisi, namun kita baru 5 sidang. Rencananya akan dikurangi karena mendapatkan atensi dari wali kota,” jelas Kasatpol PP, Robiq Yunianto kepada MVoice, Kamis (3/9).
Ia menjelaskan sebenarnya Satpol PP ingin meningkatkan agenda pada tahun ini karena tahun sebelumnya hanya menyelesaikan 8 sidang yustisi. Namun dengan alasan humanis yang diamanatkan wali kota, maka pengurangan itu tidak masalah.
“Kami juga tidak ingin berperan sebagai antagonis, padahal kami ini cuma menegakkan perda saja, bukan kehendak sendiri. Kondisi ini sudah kita komunikasikan hingga petugas penindakan,” sambung pria asal Kediri ini.