MALANGVOICE – Buku kisah pendirian Kota Batu yang proses pembuatan dan penyetakannya menggunakan APBD ternyata sempat beredar di toko buku di Kota Malang. Padahal hal itu tidak dibenarkan sehingga pantas dicurigai.
Direktur Good Governance Activator Aliance (GGAA) Sudarno, mengatakan, buku yang dibiayai APBD tidak dapat dijual. Jika dilakukan tentunya melanggar hukum dan dapat diancam pidana.
“Kami sudah cek ke toko bukunya dan memang dijual di sana. Nomor registrasinya 1304 di kategori Sosial Politik. Sekarang bukunya sudah habis, tapi di daftar jual ada sehingga memang buku itu pernah dijual di sana,” ungkap Sudarno kepada MVoice melalui selulernya, beberapa menit lalu.
Buku itu dijual seharga Rp 225 ribu dan didiskon pihak toko menjadi Rp 198 ribu. Dalam stokisnya, lanjut Sudarno, tertulis ‘terjual’ sehingga buku itu sudah habis dibeli masyarakat atau diborong seseorang. Bukan ditarik sebagaimana buku yang salah cetak atau salah konten.
“Mencari keuntungan dari proyek yang dibiayai negara itu bisa diajukan pidana. Di sini pengawasan pemerintah dipertanyakan terkait dana hibah yang diberikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat,” imbuhnya.
Menurut Sudarno, pengawasan Pemkot Batu selama ini memang dinilai lemah. Sehingga Sudarno menyarankan Pemkot membuat mekanisme monitoring terhadap dana hibah sehingga tidak disalahgunakan.