Dewan Minta Pemkot Malang Segera Mengevaluasi Perizinan Bangunan di Tepi Sungai

Ketua Komisi D, DPRD Kota Malang, Wanedi. (Toski D).
Article top ad

MALANGVOICE – Dewan Kota Malang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Malang segera mengevaluasi kembali bangunan-bangunan atau perumahan yang sedang dan akan dibangun.

“Mengaca pada kejadian di Bunulrejo, maka kami meminta Pemkot Malang untuk mengevaluasi kembali perizinan bangunan atau perumahan yang akan atau sedang dibangun, apabila itu ada di tepian sungai, ya jangan diterbitkan,” ucap Anggota DPRD Kota Malang, dari fraksi PDI-P, Wanedi, saat dikonfirmasi, Jumat (22/1).

Menurut Wanedi, sebenarnya sudah ada peraturan yang mengatur tentang pendirian bangunan di sepadan sungai atau di bantaran sungai, seperti Peraturan Pemerintah (PP) 38 tahun 2011 tentang Sungai, untuk itu harus lebih selektif dalam menerbitkan perizinan pendirian bangunan.

“Sebenarnya sudah ada peraturannya, di PP 38 itu sudah, sepanjang sungai itu memang tidak boleh ada bangunan dalam bentuk apapun,” jelas pria yang juga sebagai Ketua Komisi D, DPRD Kota Malang ini.

Untuk itu, lanjut Wanedi, dirinya meminta kepada Pemkot Malang untuk terus melakukan pengkajian sebelum mengeluarkan perizinan bangunan.

“Untuk yang sudah ada bangunannya ini ya diteliti apakah ijinnya sudah apa belum. Saya berharap kedepannya lebih disiplin lagi, tapi jika ijinnya sudah dikeluarkan berarti kan ada tanda petik,” terangnya.

Akan tetapi, tambah Wanedi, dirinya berpesan agar kedepannya proses perizinan pendirian bangunan lebih baik lagi.

“Sekarang bukan saatnya mencari siapa yang salah atau yang benar, tapi yang belum benar diluruskan, yang akan itu ya jangan dilakukan lagi. Ya ditertibkan lah,” tukasnya.(der)