MALANGVOICE – Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang, Tri Yudiani mengatakan, pihaknya bakal mempertemukan Pemerintah Kota dan Politeknik Kota Malang (Poltekom) guna membahas nasib kampus itu ke depan.
Pertemuan nanti, kata dia, dilakukan guna membahas permasalahan usai badan pemeriksa keuangan (BPK) melarang aliran dana Poltekom di bawah Dinas Pendidikan.
“Kita coba pertemukan antara dua institusi ini agar ada jalan keluar bersama,” kata Tri Yudiani, Sabtu (15/8).
Wanita yang akrab disapa Yudis ini menjelaskan, permasalahan yang berkaitan dengan struktur kepengurusan yayasan harus segera tuntas dalam waktu singkat.
Informasi yang didapat Komisi D, bahwa pihak pengurus yayasan lama dengan pembinan mantan Wali Kota Malang, Peni Suparto, sudah sepakat menyerahkan yayasan itu. “Pihak yayasan lama sudah sepakat untuk menyerahkan yayasan itu,” timpalnya.
Tak kalah penting, masalah pendanaan Poltekom hingga akhir tahun ini juga akan dibahas pada pertemuan itu.
Alasannya, sejak ada temuan BPK, pihak Pemkot Malang sudah memutus aliran dana kepada Poltekom, bahkan dalam pembahasan diperubahan anggaran keuangan (PAK) dana itu dipangkas habis.
Akibatnya, sebanyak 63 karyawan dan dosen yang ada di sana belum menerima gaji sejak bulan Mei. “Kabar yang kami terima mereka hanya menerima gaji separuh saja,” tandasnya.
Ditanya perihal usulan dana hibah untuk pembiayaan Poltekom, politisi PDI Perjuangan ini mengaku hal itu sulit terealisasi lantaran aturan tidak memperbolehkan.
“Bisa nanti ada dana talangan atau bagaimana teknisnya kita akan bahas bersama,” pungkasnya.-