MALANGVOICE – Kementerian Sosial (Kemensos) RI telah menggulirkan program untuk membantu warga miskin. Akan tetapi, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Malang diduga menjadi ajang komoditas politik, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020.
Hal tersebut terjadi di di Dusun Mulyosari, Desa Harjokuncaran RT 31/RW 32, Sumbermanjing Wetan (Sumawe), dimana warga penerima bantuan PKH di paksa memilih salah satu Pasangan Calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati Malang, nomer urut 2 Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono (LaDub).
“Peristiwa itu terjadi di Dusun Mulyosari Desa Harjokuncaran. Penerima PKH disuruh ambil bantuan, tapi, mereka diintimidasi agar mencoblos nomor urut 2. Padahal itu kan beras bantuan, lalu dikasih stiker bergambar calon nomer urut 2,” ungkap, Ismail, warga Desa Harjokuncaran yang mengetahui kejadian itu, Sabtu (5/12).
Menurut Ismail, pemberi PKH tersebut Ketua Kelompok PKH Dusun Mulyosari, Desa Harjokuncaran.
“Jadi, penerima PKH ini disuruh datang ke rumah Hudaifah. Pas mengambil bantuan, warga penerima PKH justru diberi beras 5 sampai 10 kilogram dengan di intimidasi harus mencoblos Paslon nomer 2. Selain beras juga dikasih buah-buahan,” jelasnya.
Bahkan, lanjut Ismail, dirinya mengaku juga mendapat keterangan dari beberapa warga lainnya, yakni Suli dan Siani.
“Mereka (Suli dan Siani) siap menjadi saksi. Mereka dipaksa untuk mencoblos nomor urut 2 ketika mengambil bantuan. Ada semacam intimidasi dari Ketua Kelompok PKH. Padahal itu kan bantuan dari pemerintah pusat,” katanya.
Mengetahui kejadian tersebut, Ismail dan para saksi yakni Slamet, Muksin dan Kholik sudah memberitahukan kejadian ini ke Bawaslu.
“Nantinya akan dilaporkan ke Bawaslu. Karena bantuan beras PKH juga diikuti pemberian stiker gambar Paslon nomer urut 2, bahkan diancam kalau tidak nyoblos nomer urut 2 tidak lagi dapat bantuan PKH,” tukasnya.(der)
