MALANGVOICE – Sejumlah 69 warga negara asing (WNA) di Kota Malang tercatat telah mengantongi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Hal ini juga dibenarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Malang. WNA tersebut mayoritas telah tinggal di Kota Malang selama lima tahun, mulai dari menempuh pendidikan hingga bekerja di Bhumi Arema.
Kepala Dispendukcapil Kota Malang, Eny Hari Sutiarny mengungkapkan, benar ada 69 orang WNA mengantongi KTP-el terhitung hingga Jumat 1 Maret 2019. Kepemilikan KTP-el tersebut tentu merujuk dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan wajib membuat KTP Elektronik.
“Tahun 2019 ada dua WNA yang terdaftar sebagai anggota keluarga. Kalau total keseluruhannya ada 69 orang WNA. Mereka terdiri dari mahasiswa, guru, dosen serta orang yang bekerja di perusahaan,” kata Eny dikonfirmasi MVoice, Selasa (5/3).
Mayoritas WNA yang memiliki KTP-el adalah mahasiswa di perguruan tinggi di Kota Malang. Jumlah WNA tersebut paling banyak berasal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) dan Universitas Brawijaya.
“Kalau negara asal WNA itu macam-macam, ada yang dari Pakistan dan lain-lain. Tidak ada negara yang jumlahnya paling banyak. Semuanya rata,” sambung dia.
Eny menambahkan, WNA yang telah memiliki izin tinggal tetap (ITAP) dan berusia di atas 17 tahun wajib memiliki KTP-el. ITAP adalah jenis izin tinggal untuk WNA yang berlaku selama lima tahun dan dapat terus diperpanjang. ITAP sendiri bisa diurus di kantor Imigrasi setempat.
“Tapi kalau mereka sudah tidak tinggal di Indonesia dan ke luar negeri, dokumen kependudukan mereka akan dicabut,” urainya.
Meskipun memiliki KTP-el, lanjut Eny, WNA tersebut tidak mendapat status sebagai warga negara Indonesia (WNI). Sehingga tidak memiliki hak pilih di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
“Tidak boleh nyoblo. Saya sudah menyerahkan rekapan data kependudukan ke KPU (Komisi Pemilihan Umum),” pungkasnya. (Der/Ulm)