MALANGVOICE– Program makan bergizi gratis (MBG) ditujukan agar memberi manfaat dalam pemenuhan asupan nutrisi. Namun dalam praktiknya program ini dihadapkan pada sejumlah persoalan di berbagai daerah. Termasuk di Kota Batu yang ditemukan menu tak layak konsumsi di SMPN 1 Kota Batu dan SMAN 1 Kota Batu saat tahap uji coba program MBG.
Pada tahap uji program MBG di Kota Batu dilaporkan belasan pelajar di sekolah tersebut muntah-muntah usai menyantap menu makanan yang dibagikan. Lantaran menu makanan yang diberikan tidak layak konsumsi seperti kurang matang hingga basi. Menu MBG tersebut didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu.
Anggota DPRD Kota Batu, Khamim Tohari mendorong adanya sanksi tegas jika ditemukan adanya kelalaian dari pihak SPPG. Mengingat program ini lahir dengan niatan meningkatkan kualitas gizi bagi pelajar. Sehingga SPPG juga harus memenuhi SOP agar menjamin mutu makanan yang aman.
“Artinya, ada juga dapur SPPG yang berhasil. Nah kalau ada yang sampai keracunan, berarti kan yang bermasalah dapur SPPG-nya,” ujar politisi PDIP itu.
Ia juga mendorong pihak Pemerintah atau Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menerapkan sanksi tegas jika ditemukan tindakan indisipliner tersebut.
“Jadi jika ada menu yang tidak sesuai standar BGN atau bahkan tidak layak konsumsi, temuan kejadian sampai 3 kali, harusnya sudah diberi sanksi. Saya kira ini perlu dibahas. Jangan sampai niat baik dari program MBG ini malah justru jadi kebalikannya,” tegas dia.
Pemerintah, kata dia, sudah seharusnya menjamin keamanan pangan program MBG dengan cara memastikan setiap penyedia makanan memenuhi standar keamanan pangan, termasuk sertifikasi resmi agar mutu gizi dan higienitas terjamin.
Khamim juga mendorong keterlibatan puskesmas, tenaga gizi, dan petugas kesehatan lingkungan dalam pengawasan distribusi makanan MBG di sekolah-sekolah. Termasuk menanggung biaya pengobatan jika kemungkinan buruk terjadi keracunan.
“Jika terjadi kasus keracunan, jadi ini semua harus jadi tanggung jawab pemerintah. Artinya juga harus ada jaminan keamanan dengan menanggung biaya pengobatan, bukan orangtua atau sekolah,” tegas Khamim.
Khamim berharap program MBG di Kota Batu bisa berjalan dengan baik sehingga penerima manfaat bisa betul-betul merasakan dampak positif dari program ini. Sebab itu, pengawasannya di lapangan juga harus diperketat.
“Saya kita ini menjadi masukan yang baik. Program ini niatnya baik, tapi jangan sampai salah kelola. Yang harus dijamin adalah kualitas gizi anak-anak dan itu adalah tanggung jawab pemerintah,” pungkasnya.(der)