MALANGVOICE – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020 tinggal beberapa jam lagi, untuk mengantisipasi adanya praktik money politic, masing-masing tim pemenangan pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Malang menyiagakan tim pemantau.
Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Malang, Ali Ahmad mengatakan, saat ini tim pemenangan Paslon nomor urut 2, Latifah Shohib dan Didik Budi Muljono (LaDub) telah menempatkan tim pengawas khusus untuk mengawasi adanya money politic atau bagi-bagi uang jelang pemungutan suara.
“Kami menyiagakan tim khusus sebanyak kurang lebih 350 orang untuk memantau praktik money politic menjelang pemungutan suara,” ungkapnya, saat dihubungi, Selasa (8/12).
Pria yang akrab disapa Gus Ali ini menjelaskan, tim khusus tersebut bakal menyisir wilayah di Kabupaten Malang yang dirasa rawan penyimpangan politik uang.
“Mereka sudah kami sebar, khususnya di daerah-daerah yang rawan terjadi politik uang. Untuk Malang Utara sudah ada yang biasa berjaga. Mereka banyak disebar di wilayah Malang Selatan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Balai Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR), selaku Tim Hukum dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, HM Sanusi dan Didik Gatot Subroto, Agus Subyantoro mengatakan, saat ini satgas BBHR akan standby selama 3×24 jam di Kantor DPC PDIP Kabupaten Malang.
“Kami standby di kantor DPC PDI-P Kabupaten Malang. Agar, bisa bergerak cepat jika sewaktu-waktu ditemukan adanya tindakan yang mengarah pada pelanggaran. Mereka berjumlah 6 orang, yang akan bergantian 3 orang. Selama tiga hari berturut-turut. H-1, Hari H dan H+1,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Agus, untuk pengawasannya juga akan dilakukan bersama Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) yang tersebar di seluruh Kecamatan se Kabupaten Malang.
“Pantauannya dari Ketua PAC dan timses di Kecamatan. Koordinasi tidak pernah putus,” tukasnya.
Di sisi lain, Liaison officer (LO) Paslon Bupati-Wakil Bupati Malang dari jalur independen, Heri Cahyono-Gunadi Handoko dengan jorgan ‘Malang Jejeg’, Soetopo Dewangga menyampaikan, Malang Jejeg sudah lama menyiapkan tim untuk pengawasan pelanggaran pilkada tersebut. Hanya saja, tim itu tidak dibentuk secara khusus.
“Semua pendukung dan saksi kita sudah otomatis turut memantau potensi pelanggaran itu. Kebetulan Saksi kita ada 10 ribu orang. Mereka sudah terbentuk sejak verivikasi faktual dulu,” pungkasnya.(der)
