MALANGVOICE – Pelaksanaan Pilwali 2018 Kota Malang diharapkan tidak membuat para muslim Tionghoa tercerai berai. Hal ini diserukan Wali Kota Malang, H Moch Anton, saat pengukuhan DPD Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Malang Raya periode 2017-2022.
Pada ajang yang berlangsung Minggu (21/1) di gedung Hakka ini, Anton menegaskan bahwa PITI bukanlah organisasi politik. “Sehingga adanya pesta demokrasi tidak boleh menjadikan cerai berai ummat,” serunya.
Dia menambahkan, PITI memiliki nilai lebih pada bidang sosial kemasyarakatan. Hal ini menjadi poin penting yang dititipkan oleh suami Hj Umi Farida Suryani tersebut.
Berkolaborasi pula dengan komunitas Hakka, aktivitas sosial PITI selama ini banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Meski begitu, Anton tak menampik bahwa kepercayaan memegang amanah Wali Kota Malang periode 2013-2018 tidak lepas dari kontribusi aktif dalam kepengurusan PITI.
Pada kesempatan itu sekaligus menandai dialihkannya nahkoda DPD PITI Malang Raya dari Anton kepada Sugiharta Tandya. Tandya menjadi orang pertama dengan profesi dokter yang didaulat memimpin PITI.
Komitmen pria yang asli Arema kelahiran 1947 ini, adalah mengembangkan PITI sebagai wadah yang mampu menggerakkan ekonomi ummat. Di antaranya, dengan usaha pujasera dan ternak hewan kambing.
Serah terima jabatan ini dipimpin langsung Ketua DPW PITI Jatim, Haryono Satrio. Kepada pengurus masa bakti 2017-2022, Haryono menekankan agar PITI Malang Raya mampu terus menjaga semangat syiar yang dibawa laksamana Cheng Ho. Pesan itu senada dengan ucapan H Moch Anton.
Dikatakan, imbauan Rasulullah agar menuntut ilmu hingga negeri Cina, memberi pesan tersirat bahwa Islam dan negeri Tiongkok telah memiliki hubungan yang sudah lama. “Karenanya saya pesankan kepada pengurus dan semua keluarga besar PITI malang Raya, untuk tidak menutup diri, atau merasa minder,” tandasnya. (Der/Ery)