MALANGVOICE – Penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang begitu cepat.
Dari total populasi 21.286 ekor sapi, terkonfirmasi hampir 6.000 ekor sapi yang terjangkit penyakit ini.
Pemkab Malang melalui Koperasi Sinau Andandani Ekonomi (Kop SAE) menyalurkan 300 dosis vaksin kepada peternak di Kecamatan Pujon.
Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto mengatakan, bantuan vaksin didapat dari Pemprov Jatim melalui program 1 juta vaksin darurat yang diluncurkan Kementan RI.
Pada program itu, jatah vaksin yang diberikan kepada Pemprov Jatim sebanyak 1000 dosis vaksin.
“300 dosisnya diberikan ke Pemkab Malang dan hari ini didistribusikan di Kecamatan Pujon,” kata Didik saat menghadiri penyaluran vaksin di Kop SAE, Pujon, Kabupaten Malang (Sabtu, 18/6).
Ia mengatakan, vaksin diprioritaskan lebih dulu pada hewan ternak yang masih sehat untuk melindungi agar tak tertular PMK. Setiap hewan ternak mendapatkan tiga dosis vaksin.
“Sama seperti vaksin Covid-19. Setelah diberi vaksin, selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemberian nutrisi,” ujar dia.
Ia menambahkan, dalam dua pekan mendatang, Pemprov Jatim akan kembali menyalurkan vaksin PMK. Tambahan tersebut akan diprioritaskan di Malang bagian barat maupun timur.
Banyaknya sapi yang terjangkit PMK menjadi atensi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang. Untuk itu, Didik menekankan pentingnya peran lintas sektor, mulai dari Pemkab Malang hingga pemerintahan desa setempat.
“Pemdes memiliki andil dengan mengalokasikan dana desa untuk penanganan PMK,” seru politisi PDIP.
Penyaluran vaksin di Kop SAE Pujon, dihadiri juga Ketua Umum Dewan Koperasi Nasional (Dekopin), Sri Untari Bisowarno.
Untari berpendapat, wabah PMK merupakan sebuah polemik ekonomi yang dihadapi peternak karena hajat hidup mereka ditopang dari hasil yang didapat hewan ternak.
“Imbasnya pada hewan ternak, semisal produktivitas sapi perah menurun karena terjangkit PMK. Tentu prihatin, apalagi Malang Raya dapil saya,” kata Untari yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim itu.
Ia mengatakan, Pemprov Jatim juga cukup cepat melakukan inventarisasi jumlah hewan ternak yang terjangkit PMK. Pendataan yang akurat sangat vital untuk merumuskan langkah-langkah penanganan.
Di sisi lain, ia mengusulkan agar belanja tidak terduga (BTT) dialokasikan untuk penanganan PMK. Salah satunya pendistribusian vaksin. Namun jika tak memungkinkan, bisa melakukan skema realokasi anggaran.
“Selain itu, kami meminta agar Kementan RI mendatangkan vaksin PMK dari luar negeri,” tukas dia.(end)