MALANGVOICE – Anggota DPR RI Dapil Malang Raya, Ridwan Hisjam, menyoroti kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penggeledahan di Kota Malang dan Kota Batu.
Sebagai tempat pemilihannya, Ridwan menyayangkan hal tersebut terjadi. Seharusnya, pemerintah mendorong upaya pemberantasan korupsi.
“Bukan sebaliknya. Tapi, ini tidak hanya terjadi di Kota Malang dan Batu, tapi KPK juga turun di beberapa daerah,” katanya.
Baginya, kasus yang menjerat Ketua DPRD dan dua tersangka lain merupakan kasus lama. Sedangkan, kasus yang menjerat Wali Kota Batu dan dua tersangka merupakan potret buruknya sistem.
Bahkan, lanjut politisi Golkar ini, hampir separuh kepala daerah terjerat hukum, baik yang ditangani Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.
“Saya tidak sekadar bicara di Malang Raya, tapi hampir semua daerah kasusnya sama. Ini bukti sistemnya kurang baik,” jelas Ketua Komisi X ini.
Seharusnya ada perbaikan sistem supaya hal serupa tidak kembali terjadi ke depannya. Adanya E-Goverment tentu cukup efektif mencegah adanya perilaku korup.
“Ini menjadi catatan dan PR bersama saat ini. Harus ada sistem yang efektif dan mampu mencegah terjadinya korupsi,” paparnya.
Ia mendorong segala upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, penyadaran akan korupsi patut terus digelorakan. Praktik korupsi, kata dia, akan menghambat pembangunan di daerah.
“Masyarakat juga harus terlibat dalam mengawasi setiap program dan proses penganggaran di daerahnya,” pungkas dia.(Der/Yei)