MALANGVOICE – Pemkot Malang sebagai stake holder di tingkat lokal harus mendorong sinergitas antara moda transportasi konvensional dan penyedia layanan transportasi berbasis online. Hal itu diungkapkan tokoh pemuda Kota Malang, Dito Arief.
Pria yang tengah menempuh studi Pascasarjana Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB) ini menilai, dinamika dan konflik persaingan usaha yang terjadi menunjukan adanya perubahan sosial dan kultur, serta perilaku masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi.
“Pemkot juga perlu mendorong adanya regulasi di tingkat lokal yang berkaitan dengan aturan main pelaksanaan operasional atas dasar konsensus bersama,” tegasnya.
Mogok massal sopir angkot dan taksi konvensional hari ini, menurut Dito, tidak akan terjadi jika Pemkot jauh-jauh hari sudah mengantisipasi dan mengkaji dinamika ini. Pasalnya, polemik semacam ini bukan hal baru.
“Sebelumnya telah terjadi di daerah lain seperti Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya dan kota lain di Indonesia yang memiliki segmentasi pengguna aplikasi transportasi online,” imbuhnya.
Dikatakan Dito, munculnya transportasi online merupakan bagian perubahan zaman yang terjadi, seiring perkembangan teknologi dan modernisasi. Ini sekaligus merespon tingkat kebutuhan masyarakat akan pentingnya transportasi nyaman, murah, dan mudah diakses.
Sekretaris DPD PAN Kota Malang ini menyebut, sebenarnya segmentasi transportasi online lebih menyasar segmen masyarakat menengah ke atas. Dengan begitu, tuduhan transportasi online mengambil segmen penumpang angkutan kota dan ojek konvensional tidak tepat.
“Solusi yang sudah dilakukan di daerah lain adalah kerjasama antara penyedia layanan transportasi online dengan taksi dan ojek konvensional. Artinya, sinergi ini harus dibangun sebagai salah satu penyelesaian masalah ini di Kota Malang,” pungkasnya.