MALANGVOICE – Warga Kota Malang menjadi warga paling sadar melaporkan ketidakberesan pendidikan dan insfrastruktur dibanding warga Kabupaten Malang dan Kota Batu.
Berdasar data Unit Pengaduan Pelayanan Publik (UP3) Malang Raya yang ada di Good Governance Activator Alliance (GGAA) Jawa Timur, 70 persen laporan berasal dari warga Kota Malang, Kota Batu 17 persen, dan Kabupaten Malang 13 persen.
“Pengaduan warga Kota Malang tertinggi di sektor pendidikan, sebanyak 23 persen, infrastruktur 20 persen, parkir 12 persen, perijinan 9 persen, PDAM, lalu lintas, administrasi kependudukan sebanyak 7 persen, lalu BPJS dan PLN 3 persen,” kata Direktur GGAA, Sudarno.
Menurutnya, di sektor pendidikan masyarakat paling terganggu adanya pungutan yang masih sering terjadi.
Termasuk kenyamanan akses jalan, seperti jalan rusak, dan paling krusial adalah marka jalan lingkar Universitas Brawijaya, karena kurang tegasnya wali kota atas status marka itu.
“Kalau di Kota Batu, peringkat 1 pengaduan terkait infrastruktur 25 persen, soal irigasi dan selokan 19 persen, pertanian dan Pasar Batu 12 persen, dan jaminan sosial 6 persen,” imbuhnya.
Infrastruktur, lanjut Darno, terkait kondisi jalan menuju lokasi wisata yang cenderung rusak. Apalagi musim hujan kali ini, luapan air hujan harus diimbangi drainase yang lebih bagus. Sedangkan kondisi pasar yang kurang terawat, padahal harusnya bisa jadi pasar wisata.
“Di Kabupaten Malang, 50 persen infrastruktur dikeluhkan, kemudian soal parkir 12 persen, dan lingkungan, PJU serta kelompok tani masing-masing 8 persen. Harusnya luas wilayah Malang tidak menjadi hambatan untuk penyediaan jalan yang layak dan bagus,” papar Sudarno.
Namun dari semua pengaduan masyarakat itu, GGAA hanya mampu menyelesakan 27 persen saja hingga Desember 2015 ini. Ia akan berupaya di 2016 ini meningkatkan advokasi, sehingga aduan warga bisa tersalurkan dan mempengaruhi kebijakan publik.
“Kami memang terkendala anggaran dan kurangnya personel. Tapi untuk keberhasilannya, kami berterimakasih atas dukungan Ketua DPRD Kota Malang, Ketua DPRD Kota Batu, dan Sekda Kota Batu. Mereka sangat responsif menerima pengaduan warga ini,” tandasnya.
Harapan Darno, di 2016 ini SKPD di masing-masing daerah dapat lebih kuat good will dan political will-nya demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.