MALANGVOICE- Kebijakan Kota Malang membatasi kuota siswa Kabupaten Malang hanya 1 persen, menimbulkan reaksi yang beragam.
Ada pihak yang mendukung kebijakan ini, namun juga ada yang menolak. Salah satunya adalah Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq. Menurut dia, kebijakan ini harus dikaji ulang.
“Jangan dilihat Kabupaten Malang sebagai luar kota. Tapi lihat Kabupaten Malang sebagai Malang Raya. Itu namanya integritas,” jelasnya kepada MVoice, Sabtu (27/8).
Menurut dia, pembatasan kuota itu bisa diberlakukan untuk siswa dari luar kota. Misalnya saja Mojokerto, Sidoarjo atau Surabaya. “Banyak juga siswa dari Kota Malang yang sekolah di Kabupaten Malang. Kami nggak membatasi, bebas saja,” imbuh politisi Gerindra ini.
Menurut dia, yang harus lebih dipikirkan adalah siswa yang tinggal di kawasan perbatasan antara Kabupaten Malang dan Kota Malang. “Anak yang tinggal di Mangliawan misalnya, mau ke Blimbing cuma merem saja karena dekat. Masa mau sekolah saja dibatasi,” tegasnya.