MALANGVOICE – Warga Kota Malang yang tinggal di kawasan perbatasan ternyata masih banyak yang tidak bisa mengikuti Pemilu. Dari tahun ke tahun, mereka tidak mendapatkan hak pilih untuk turut menyemarakkan pesta demokrasi.
Hal tersebut terungkap melalui pernyataan Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji. “Banyak masyarakat selama proses demokrasi tidak bisa memilih karena dia tidak pernah terdaftar,” sebutnya.
Hanya saja, Sutiaji belum memiliki rincian jumlah warga yang dia maksud tersebut. Meski begitu, dia melanjutkan, mayoritas permasalahan ini dialami warga di sekitar Dieng dan Tlogomas, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang.
“Ada beberapa orang telepon saya mengeluh soal itu. Ini tugas PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) menyelesaikan itu,” tegasnya.
Sutiaji memaparkan, faktor yang membuat warga tidak mendapatkan hak pilih yakni, selama ini mereka dianggap sebagai warga Kabupaten Malang atau Kota Batu. Di sisi lain, mereka memiliki data kependudukan Kota Malang.
“Memang mereka tinggal berhimpitan dengan Kabupaten Malang. Ada beberapa RT ikut kota, ada beberapa RT ikut kabupaten,” pungkasnya.
Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, Azhari Hussein, mengaku belum mendapat laporan terkait warga yang belum memiliki hak pilih. Dia menegaskan, hak pilih warga mengacu pada data kependudukan.
“Sejauh ini belum ada yang mengadu. Yang jelas itu terkait data kependudukan, jadi harus dilihat dulu apakah dia hanya tinggal di Kota Malang, namun status kependudukan ikut Kabupaten Malang,” urainya.
Pihaknya juga belum melakukan verifikasi wilayah. Dengan begitu, jika memang permasalahan serupa ditemukan di lapangan, sekaligus bisa diatasi ketika verifikasi wilayah dilakukan.
“Kami akan maksimalkan peran PPDB (Petugas Pemutahiran Data Pemilih). Mereka kan perwakilan RT/RW. Jadi semua pasti akan terdata. Kami memulai pemutahiran data penduduk pada Januari 2018 mendatang,” pungkasnya.(Coi/Aka)