MALANGVOICE – DPRD Kota Batu menanggapi aksi Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Malang Raya yang ‘meluruk’ kantor dewan, Senin (2/10). Legislatif mengakui ada kelemahan dalam fungsi pengawasan hingga berujung banyaknya kasus yang menjerat Pemkot Batu.
Anggota Komisi B DPRD Kota Batu, Fahmi Alkatiri mengatakan, memang ada kelemahan fungsi legislatif sebagai kontrol atau pengawas Pemerintah Kota Batu. Untuk selanjutnya, agar tidak terjadi hal serupa, pihaknya akan terus meningkatkan kinerja pengawasan.
“Ke depan akan ditingkatkan, terutama periode pemimpin baru,” ujar singkat mantan Bendahara DPD NasDem Kota Batu ini.
Wakil Ketua DPRD Kota Batu Hari Danah Wahyono menambahkan, pertemuan dengan GNPK Malang Raya sifatnya personal anggota dewan. Bukan pertemuan atas wadah kelembagaan DPRD Kota Batu.
Baca juga: GNPK Tuding Fungsi Pengawasan Legislatif Lemah
“Sebab pimpinan belum mendapat diaposisi pimpinan. Serta surat pengajuan GNPK baru kami terima Sabtu (30/9),” jelasnya.
Namun, lanjut dia, pihaknya menampung seluruh aspirasi GNPK Malang Raya. Terkait klaim lemahnya fungsi pengawasan juga tak ditampiknya.
“Anggota dewan jumlahnya terbatas. Kami tidak mungkin sampai sangat dalam mengawasi setiap OPD. Tapi pengawasan ada, dibagi melalui setiap komisi,” beber politisi Partai Gerindra ini.
“Ya kami koreksi apa yang disampaikan rekan rekan GNPK,” tutupnya.(Der/Ak)