MALANGVOICE – Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji, meminta seluruh pengusaha agar mau jujur memberi data kepada petugas sensus ekonomi yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS), Mei mendatang.
Ia menjelaskan, tidak ada kaitan antara sensus ekonomi dengan pendataan yang berdampak pada pengenaan pajak. “Jadi saya tegaskan, jika sensus ini tidak ada hubungannya dengan pajak. Tapi ini untuk mencari ketepatan data kondisi ekonomi di Kota Malang,” kata Sutiaji, beberapa menit lalu.
Dikatakannya, pemerintah sangat mendukung sensus ekonomi karena dalam hal ini, memiliki dua fungsi dalam kegiatan itu, yakni sebagai subjek dan objek.
“Sebagai objek, kami meminta para pelaku usaha baik skala kecil maupun besar untuk bersama proaktif dalam memberi data yang sesuai dengan kondisi apa adanya. Karena kalau data itu di-publish akan menjadi data yang sesungguhnya,” paparnya.
Sementara sebagai subjek, ia menginstruksikan kepada jajaran pemerintahan mulai kelurahan hingga kecamatan untuk membantu agar keproaktifan itu terjalin. “Jangan sampai ada manipulasi data karena akan berpengaruh kepada semua data,” tukasnya.
Ia menjelaskan, dari sepuluh pelaku usaha yang disurvei, jika ada tiga saja yang memanipulasi data, maka akan berpengaruh. Karena perhitungannya dilakukan secara menyeluruh. “Pendataan dan sensus ini juga kerap dimanipulasi oleh pengusaha tertentu untuk mendapatkan keuntungan, jadi mohon ini dihindari,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Malang Muhammad Sarjan, mengatakan, data sensus ekonomi terkakhir yang BPS miliki hanya berpatok pada data 2006. Data itupun belum mencakup semua lini karena yang tertera hanya tentang kemajuan ekonomi berdasar kondisi rata-rata.
Sebanyak 1.619 petugas akan dikerahkan untuk pendataan yang akan berlangsung sebulan penuh itu. Mereka dibagi dalam beberapa blok yang disebar di lima kecamatan. Setiap petugas, kata Sarjan, ditargetkan untuk menghimpun 150 pengusaha per hari. Setiap pekan bakal ada evaluasi yang fungsinnya melihat progres dan kevalidan data.