MALANGVOICE – Menyusul kebijakan baru Kemendikbud bahwa siswa WNI di SPK (Satuan Pendidikan Kerjasama) harus ikut Unas, Kasi Kurikulum Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kota Malang, Drs Budiono MSc, mengatakan, beberapa SPK sempat mengeluh, sebab itu pihaknya memberikan beberapa kemudahan.
“SPK itu prinsipnya tidak bisa mundur. Sementara kami permudah, namun tetap mematuhi kebijakan yang sudah ditentukan Mendikbud RI Nomor 31 Tahun 2014,” paparnya.
Menurutnya, meski pendaftaran UNBK telah ditutup, data siswa SPK peserta UNBK masih bisa diproses. Untuk persiapan, sebelumnya SPK sudah mengikuti pelatihan di Batu. Tapi beberapa kendala masih ditemukan.
“Bina Bangsa kendalanya server belum connected dengan Puspendik,” paparnya.
Menanggapi keluhan sekolah SPK, Budiono menegaskan, tujuan awal kebijakan ini adalah untuk memenuhi hak siswa WNI.
“Lha iya kalau saat ini orang tua punya cita-cita menyekolahkan anak-anaknya di luar negeri tidak masalah. Tapi kalau tiba-tiba ada masalah, lalu anak itu tidak bisa sekolah disana, siapa coba yang mau menerima siswa itu di Indonesia kalau nilai UN nya tidak ada,” tandasnya.
Soal mata pelajaran, tidak semua diujikan. Untuk SPK tingkat SMA wajib ujian Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Matematika.
“Nah, peminatannya bisa pilih minimal satu saja sesuai kemauan siswanya. Misal dia (siswa) minat IPA, ya dia tinggal pilih Fisika atau Kimia saja,” katanya.
Namun, untuk sekolah internasional yang berasal dari sekolah lokal seperti Charis, wajib Unas seluruh mata pelajaran.