MALANGVOICE – Direktur Good Governance Activator Alliance (GGAA), Sudarno, menegaskan, sikap Pemerintah Kota Malang yang membiarkan marka jalan lingkar Universitas Brawijaya (UB), merupakan perbuatan yang membiarkan warganya terlibat kecelakaan.
Hal itu ditekankan atas dasar fakta banyaknya pengendara terpaksa mengalami kecelakaan, karena marka jalan jalan yang tidak tegas.
“Pemkot Malang harus punya political will agar kebijakannya tidak mengakibatkan masyarakatnya mengalami bencana saat melintasi jalur lingkar UB,” kata Sudarno, beberapa menit lalu.
Dikatakan juga, saat ini Wali Kota Malang HM Anton lebih mempertaruhkan nyawa masyarakatnya yang melewati jalur maut itu.
“Jalur lingkar UB yg secara de facto dua arah dan tidak ada daya dukung sarana lalu lintas di sana, mengakibatkan banyak pengendara yang lewat lingkar UB mengalami kecelakaan,” bebernya.
Dikatakan, saat ini GGAA sedang menyusun somasi kepada pemkot agar ada kepastian hukum atas jalur tersebut.
“Kekosongan hukum di jalur lingkar UB tidak dapat di toleransi lagi, karena hal ini menyangkut nyawa masyarakat yang melewati jalur itu,” tandasnya.