MALANGVOICE – Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Pemkot Malang masih terbilang tinggi. Hal ini menjadi sorotan legislatif dalam beberapa pekan terakhir. Pembahasan tersebut juga mencuat saat Rapat Paripurna, Jumat (8/9).
Sejumlah fraksi berpandangan, Pemkot belum maksimal menyerap anggaran. Jelang akhir tahun, serapan bahkan belum mencapai 50 persen.
Alhasil, tingginya Silpa seperti tahun anggaran 2016 berpotensi terulang. Saat itu, terdapat Silpa hingga Rp 305 miliar. Nominal itu meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) reguler Rp 21 miliar, sisa Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) Rp 32 miliar, dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rp 8,7 miliar, dan dana lain-lain Rp 128 miliar.
Di sisi lain, besaran Silpa ini tak lepas dari adanya tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target sebesar Rp 95,9 miliar. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang, Sapto Prapto Santoso, menegaskan, pihaknya berupaya mengurangi jumlah Silpa tahun anggaran 2017 ini.
Sejumlah evaluasi telah dilakukan. “Tahun lalu cukup besar karena ada dana DBHCHT, teman-teman OPD kesulitan menyerap. Kalau tahun ini, diupayakan tidak sebesar tahun lalu,” paparnya.
Pria berkacamata ini menyebut, ada peluang menekan angka Silpa mengingat diterapkannya perubahan aturan penggunaan DBHCHT. Kini, 50 persen DBHCHT dapat dimanfaatkan untuk keperluan daerah.
“Akan kami maksimalkan di pembangunan infrastruktur. Bisa juga pelatihan-pelatihan sebagai konsekuensi adanya pekerja-pekerja pabrik rokok yang dirumahkan karena pabriknya tutup,” tandasnya.
Terpisah, hal senada diungkapkan Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji. Terkait hal ini, Pemkot telah menjalankan monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran secara berkala.
Selain itu, konsultasi intensif juga dilakukan, baik dengan pemerintah provinsi maupun pusat. “Sektor pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan akan kami maksimalkan supaya anggaran tidak menjadi Silpa,” pungkasnya.(Coi/Yei)