MALANGVOICE – Sambut Program 100 hari kerja Bupati Malang H.M Sanusi, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang meluncurkan inovasi dengan memberikan sertifikasi kompetensi bagi cleaning service yang ada di Kabupaten Malang.
“Untuk meluncurkan inovasi ini, kami menggandeng Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Cleaning Service Nusantara. Inovasi ini boleh dibilang sebagai yang perdana di 100 hari pertama Bupati Malang,” ungkap Kepala Disnaker (Kadisnaker) Pemkab Malang, Yoyok Wardoyo, usai Rapat Koordinasi dalam rangka Peningkatan Ketrampilan bagi Pekerja Outsourcing Cleaning Service di Wilayah Kabupaten Malang, Selasa (2/3).
Menurut Yoyok, dengan diberikannya sertifikasi kompetensi bagi cleaning service tersebut bertujuan untuk memastikan kemampuan teknis dan manajerial dibidang layanan kebersihan.
“Sertifikasi profesi bagi cleaning service ini untuk peningkatan keterampilan bagi pekerja outsorcing cleaning service. Caranya ya dengan mengikuti ujian kompetensi. Semacam ijazah dan bekal bagi para penyedia jasa kebersihan atau outsorcing,” jelasnya.
Lanjut Yoyok, dengan Sertifikasi kompetensi tersebut, dapat dijadikan pertimbangan suatu perusahan jika para cleaning service di Kabupaten Malang sewaktu-waktu mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Diharapkan RSUD Lawang dan RSUD Kanjuruhan mengirimkan personel untuk mengikuti program ini. Ini kan terobosan baru untuk mendukung 100 hari pak Bupati. Gratis tidak usah bayar,” terangnya.
Untuk itu, tambah Yoyok, dirinya berharap semua perusahaan untuk berperan aktif dalam mengirimkan personel dalam mengikuti sertifikasi kompetensi ini. Jika tidak kooperatif, maka Disnaker Pemkab Malang akan memberikan sanksi tegas.
“Semua perizinan atau hal yang membutuhkan tanda tangan saya, tidak akan saya tanda tangani. Buat apa jika tidak bisa sinergi dengan Dinas,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur LSP Cleaning Service Nusantara, Hesnud Daulah ZA mengatakan, pelaksanaan ujian kompetensi ini diperkirakan akan digelar pada bulan April 2021, dan saat ini dirinya masih menunggu data dari masing-masing instansi dan perusahaan yang akan mengikutinya.
“Baru nanti kami laporkan ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk kuotanya. Jadi nanti akan dilakukan secara bergelombang untuk ujian kompetensinya,” pungkasnya.(end)