MALANGVOICE – Pemkab Malang menilai pemekaran daerah tidak menguntungkan pemerintah.
Bupati Malang, Rendra Kresna, menyatakan, pemekaran bisa terwujud apabila ada kehendak dari masyarakat.
“Bagi Pemkab Malang tidak ada untungnya. Sebaliknya, pemeritah pusat justru harus mengalokasikan anggaran lebih banyak,” katanya, Selasa (4/4).
Baca juga: Rencana Pemekaran Daerah, Rendra Curiga Ada Unsur Politis
Rendra enggan memikirkan wacana tersebut. Ia memilih fokus pada pembangunan di Kabupaten Malang.
Selain itu, tingkat kemiskinan terus menurut setiap tahunnya. Bahkan masuk sebagai daerah yang tingkat kemiskinannya lebih rendah di Jawa Timur.
“Kami terus menekan jumlah kemiskinan di Kabupaten Malang. Pelayanan ke masyarakat juga sudah maksimal,” jelasnya.
Ditanya lebih lanjut daerah mana yang akan dimekarkan, Rendra, enggan menjawab. Menurutnya, semua kembali ke masyarakat.
“Masih wacana. Saya tidak mau sibuk mengurusi hal tersebut. Lebih baik bekerja untuk masyarakat,” pungkasnya.
Wacana pemekaran daerah di Kabupaten Malang mencuat pasca Pilbup lalu. Namun, kabar tersebut surut seiring berjalannya waktu. Sampai, Pansus RPJMD mengisyaratkan 10 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk dimekarkan.