Dalam waktu dekat Polktekom yang memiliki kampus di kawasan pendidikan Internasional itu akan melakukan kerjasama tripartit dengan PT Pertamina dan pemerintah daerah, sebagai upaya membangun industri berbasis potensi agro.
Direktur Poltekom, Isnandar, mengatakan, latar belakang kerjasama itu dilandasi fakta bahwa Indonesia memiliki potensi agro di bidang pertanian, peternakan/perikanan, dan sebagainya.
Menurutnya, industri berbasis potensi agro adalah industri dengan bahan baku hasil pertanian atau peternakan yang diimplementasikan dalam bentuk industri packaging, pengolahan limbah untuk meningkatkan nilai tambah produk agro.
“Nah, peningkatan nilai tambah produk agro akan memerlukan teknologi, pembuatan peralatan, sehingga memerlukan SDM (Sumber Daya Manusia) terampil dan ahli yang mampu mengelola, agar mampu menggerakkan dan menggiatkan sektor perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Isnandar.
Dalam rangka mewujudkan industri berbasis potensi agro itu, perlu diarahkan terwujudnya Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR), sehingga sangat diperlukan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan stakeholder terkait.
“Langkah konkret itu sudah ditunjukkan Poltekom dengan bekerjasama dengan industri yang bergerak di bidang rekayasa engineering, pembangkitan, sipil yang memiliki reputasi mendirikan pabrik,” tukasnya.
Bahkan, untuk mengembangkan riset & development (R&D), Poltekom merencanakan konsep dan implementasi industri agro, dengan bekerjasama dengan mitra industri, PT Pertamina melalui Program Kemitraan Bina Lingkung (PKBL), dan berperan dalam menfasilitasi investasi pembangunan infrastruktur dan modal bergulir.
Sementara pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Dalam pilot project itu akan ikut menjamin ketersediaan bahan baku secara kontinu serta memberikan regulasi, dan kemudahan perizinan, guna mendukung keberlangsungan BUMR.
Fakta diperlukannya para tenaga ahli dalam mengelola industri agro, sejalan dengan kondisi pendidikan vokasi dan kejuruan yang perlu perhatian serius dan perlu diurus orang yang paham tentang pendidikan vokasi dan kejuruan.
Isnandar yang mantan Pembantu Rektor di Universitas Negeri Malang (UM) itu juga menyatakan, saat ini jumlah SMK di Indonesia sebanyak 12.226 sekolah, dan yang masuk dalam kategori maju 1600 sekolah, sehingga banyak permasalahan dan tantangan di SMK baik masalah peralatan yang sudah usang, mutu guru, akses, relevansi, yang masih rendah, sertifikasi dan pembiayaan, perkembangan teknologi. Sementara itu secara kuantitas jumlah pendidikan vokasi (diploma) di Indonesia masih sangat sedikit sekitar 5 % atau sekitar 3500.
“Jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 6% diperlukan pengelolaan pendidikan SMK dan Politeknik secara efektif dan efisien. Diperlukan pengembangan secara kuantitas dan kualitas jumlah politeknik, karena tuntutan perkembangan teknologi dan daya saing,” bebernya.
Karena itu, masih kata Isnandar, perlu dukungan pemerintah dan pemerintah daerah termasuk BUMN dalam memberikan beasiswa kepada anak- anak di berbagai daerah karena keterbatasan akses masyarakat mendapatkan kesempatan belajaruntuk mempersispkan SDM yang terampil dan ahli untuk mengembangkan industri berbasis potensi agro di selueuh Indonesia.
“Persoalan kemiskinan harus diberantas melalui pemberdayaan dengan mempersiapkan tenaga penggerak dan penggiat ekonomi untuk menuju ketahanan pangan. Diperlukan Sinergi antara SMK, Politeknik, lintas kementrian, pemerintah dan pemerintah daerah, BNSP/Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi dan stakeholders terkait dan Poltekom Malang siap untuk itu,” tegasnya.