MALANGVOICE – Sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof Jimly Asshiddiqie punya seabrek pengalaman menangani Pemilu. Khususnya belajar dari kasus-kasus yang dilaporkan seluruh warga masyarakat kepada DKPP.
Persoalan paling krusial yang dimiliki penyelenggara maupun masyarakat saat Pilkada, lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini adalah money politik. Karena money politics sangat menciderai Pemilu yang jujur, adil, dan terbuka.
“Banyak saran dari masyarakat, terima amplopnya tapi jangan pilih orangnya. Itu salah besar, itu pragmatis namanya. Jangan pragmatis. Yang benar, jangan terima uangnya,” ungkap Prof Jimly di hadapan peserta sosialisasi terkait Pilkada Batu.
Di tempat lain, lanjutnya, banyak yang tidak menggunakan money politics lagi. Tetapi lebih murah namun manjur, yakni gula politik.
Misalnya, lanjut Jimly, seorang warga masih kurang saat diberi uang Rp 100 ribu. Namun tersenyum ketika diberi gula 1 Kg padahal harganya Rp 15 ribu saja.
“Pemilu di Jatim ini relatif tidak banyak persoalan, kalau dibandingkan dengan Papua atau Sumatera Utara. Tapi jauh lebih banyak jika Jatim dibandingkan dengan Jateng,” imbuhnya.
Ia kemudian membeberkan berbagai persoalan Pilkada di beberapa daerah. Misalnya, ada seorang Ketua KPUD yang malah dijadikan anggota dewan karena PAW.
Kemudian ada lagi Sekretaris KPU yang sudah 3 kali periode tidak diganti. Lalu ia dijadikan Sekda sehingga seluruh laporan penghasilan suara harus melalui dia.
“Ayo kita buat penyelenggaraan Pilkada di Kota Batu ini berintegritas. Kita lupakan praktek politik di masa lalu, apalagi di masa orde baru yang hanya pemilu-pemilu,” tandas Jimly.