MALANGVOICE – Memperingati Hari Perempuan Internasional, perempuan Kota Batu yang terhimpun dalam Sekolah Perempuan Desa (SPD), mendesak pemerintah agar kebijakan APBD lebih berpihak pada perempuan dan anak.
Menurut Direktur SPD, Salma Safitri, alokasi APBD Kota Batu yang pro kepada masyarakat menengah ke bawah sangat rendah, termasuk tidak adanya kebijakan pencegahan dan penanggulangan yang berarti terhadap perempuan dan anak-anak.
“Kami menuntut Pemkot membuat kebijakan daerah yang lebih komprehensif untuk mencegah dan menanggulangi anak-anak mengakses pornografi,” ungkap Salma dalam press releasenya.
Cara membuat kebijakan itu, lanjutnya, pertama-tama dengan meningkatkan anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan penyakahgunaan narkoba pada anak dan remaja.
“Alokasi APBD juga harus diutamakan pada belanja langsung di sektor pendidikan dan kesehatan. Itu untuk meningkatkan kualitas hidup warga Batu, khususnya perempuan dan anak-anak,” sambung Salma.
Khusus soal anak-anak, SPD juga banyak menerima laporan kasus terkait akses pornografi yang meningkat, bahkan di sekolah-sekolah. Termasuk kasis kekerasan seksual yang dialami anak perempuan, hingga kehamilan remaja di luar nikah yang meningkat dari tahun ke tahun.
“Pemerintah harus memberi sarana, dukungan kebijakan, dan anggaran yang memadami untuk hal ini. Perlu program yang melibatkan masyarakat secara aktif. Karena pornografi dan narkoba pada dasarnya menaikkan jumlah kasus pelecehan dan kekerasan pada perempuan,” tandasnya.