MALANGVOICE – Jelang Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang 2020 mendatang, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Malang belum mengetahui siapa bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati yang akan direkomendasikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Ketua DPRD Kabupaten Malang, yang juga sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto mengatakan, rencananya usai Rakernas I sekaligus HUT 47 PDIP di Jakarta kemarin, akan diumumkan calon kepala daerah. Namun, rencana tersebut batal diumumkan karena ada faktor lain yang lebih diutamakan oleh partai.
“Saya gak mau komentar dulu soal politik. Prinsipnya, saya tegak lurus dengan DPP. Di Rakernas kan belum dibahas. Di situ hanya dibahas tugas keseluruhan partai,” ucapnya, Kamis (16/1).
Menurut Didik, sebenarnya DPC PDIP Kabupaten Malang sebenarnya sudah memiliki calon. Dia adalah Sri Untari Bisowarno yang saat ini duduk di DPRD Provinsi Jawa Timur.
“Sekarang sedang dilakukan survei dulu, menunggu. DPC kan memiliki calon, yang namanya bu Sri Untari. Kalau Didik, ada kabar burung, saya tegaskan tegak lurus dengan partai, saya akan tegaskan akan bertugas sebagai Ketua DPC dan Ketua DPRD,” tegasnya.
Walaupun nama Sri Untari yang dijagokan pihaknya, lanjut Didik, dirinya tetap menghormati para calon yang telah mendaftar dan mengikuti penjaringan.
“Di PDIP Kabupaten ada 8 nama bakal calon yang mendaftar. Untuk rekom sepenuhnya kami serahkan ke DPP pusat. Konsolidasi kita tetap jalan, kita sudah intruksikan ke fraksi sampai anak ranting. Tapi, rekom tersebut turunnya kesiapa, atau ke bakal calon diluar yang mendaftar? Saya gak berani komentar (No Coment, red),” terangnya.
Ditanya soal adanya pertemuan salah satu pimpinan anak cabang (PAC) dengan salah seorang kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati yang juga mendaftar lewat PDIP, Didik mengaku sudah mendengar hal tersebut.
“Walaupun hari ini mungkin Bu Untari yang secara internal digadang-gadang dengan kesepakatan bersama kita dukung itu, sepenuhnya kita tunggu. Kalau itu (pertemuan) dilaksanakan tanpa sepengetahuan DPC, kan tidak betul. Seharusnya tetap komunikasi dengan DPC, itu etika politik. Selaku ketua, hari ini saya beri peringatan dulu, saya dengar memang ada itu. Kalau kemudian itu diikuti yang lain, dan itu tidak benar, maka kan termasuk pelanggaran. Ya nanti bisa diberikan sanksi teguran, bisa jadi pencopotan. Kalau itu berat akan saya laporkan ke DPD sampai DPP,” pungkasnya. (Der/Ulm)