MALANGVOICE – Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menyampaikan secepatnya akan merevitalisasi SMK.
Hal itu diungkapkan saat orasi ilmiah penganugerahan gelar doktor honoris causa dalam bidang Pendidikan Vokasi Kerakyatan oleh Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kamis (27/12).
Perlu diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah diskresi kebijakan pengelolaan pendidikan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2014 yang Iebih dahulu mengatur revitalisasi pendidikan SMK dalam rangka peningkatan daya saing Jawa Timur sebelum lnstruksi Presiden nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK.
Selain penguatan Iandasan yuridis, langkah yang diIakukan dalam revitalisasi SMK, menurut Soekarwo adalah penguatan kelembagaan.
“Untuk memudahkan dan mempercepat revitalisasi, saya membuat kebijakan moratorium pendirian SMA dan moratorium bidang kompetensi (SMK) yang tidak sesuai dengan supply and demand-nya,” katanya.
Perlu diketahui, kebijakan moratorium adalah suatu kebijakan yang sifatnya menunda.
Dikatakannya, kompetensi yang tidak sesuai dan akan di memoratorium adalah paket kompetensi keahlian perkantoran, akuntansi, dan teknik sepeda motor.
Sementara itu, pada tahun 2008, rasio siswa SMA dibanding SMK perbandingannya adalah 69,43 banding 30,57 persen.
Dengan kebijakan moratorium yang dimulai pada tahun 2015 perbandingan siswa SMA banding SMK menjadi 42,15 banding 57,85 tahun 2017.
“Rasio tersebut menurut saya bukan perbandingan yang ideal untuk memastikan masyarakat Jawa Timur lebih mandiri dan berdaya saing. Saya menetapkan rasio siswa SMA banding SMK yang ideal adalah 30 banding 70,” pungkasnya.
Jika kebijakan moratorium pendirian SMA ini masih berlanjut, maka diperkirakan rasio ideal tersebut baru akan tercapai pada tahun 2022 mendatang.(Der/Aka)