MALANGVOICE – Menurut pengamat pendidikan, Drs Mustangin MPd, pemberlakuan kebijakan siswa WNI sekolah internasional atau SPK (Satuan Pendidikan Kerjasama) di Malang wajib mengikuti Unas (Ujian Nasional) terkesan tergesa-gesa dan kurang pertimbangan.
Kebijakan itu didasari Surat Edaran (SE) Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud No 240/D/TU/2016 tentang unas bagi peserta didik di SPK.
Menurutnya, siswa WNI sekolah internasional seharusnya bisa memilih antara ikut Unas atau tidak, karena disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan siswa bersangkutan.
“Jika siswa tidak ingin masuk ke sistem pendidikan di Indonesia atau sekolah reguler, untuk apa ikut Unas. Mereka pasti ada yang ingin lanjut sekolah di luar negeri atau sekolah internasional. Harusnya opsional, saja sesuai kebutuhan mereka,” tandasnya.
Dia menyadari, kebijakan itu bisa jadi dilatarbelakangi kekhawatiran pemerintah dengan isu-isu nasionalisme.
“Mungkin pemerintah tidak pede (percaya diri) ya. Cara pengembangan nasionalisme itu bisa kok diberikan tanpa harus membuat kebijakan yang landasannya kurang jelas seperti ini,” tutupnya.