MALANGVOICE – Pusat perancangan dan kajian kebijakan hukum DPD RI bekerja sama dengan Pemerintah Kota Batu mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Aktualisasi Tugas Kelembagaan DPD, Jumat (8/6). Tujuannya untuk pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah.
Bertempat di Ruang Rapat Utama Balai Kota Among Tani, agenda ini dihadiri oleh Anggota DPD
Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU): Gede Pasek Suardika, (Ketua);Abdul Qadir Amir Hartono, (Wakil Ketua); dan H. Nofi Chandra, (Wakil Ketua) beserta Sekretariat Jenderal DPD, Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum.
“Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran terkait UU No.2 tahun 2018 mengenai tugas DPD tentang pemantauan dan evaluasi rancangan Perda,” Wakil Ketua DPD sekaligus Panitia Perancang UU Abdul Qadir Amir Hartono, dalam sambutannya.
Dengan adanya evaluasi dan pemantauan ini dapat menjadi penyeimbang dalam kerangka pembentukan hukum di tingkat pusat dan daerah.
“Serta mampu melihat secara jeli kebutuhan hukum di suatu daerah,” tandasnya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Batu Chairul Syarif Tartilla mengatakan, bahwa harmonisasi pembentukan hukum sangat diperlukan untuk pembangunan hukum yang sejalan dengan tujuan nasional. Pihaknya berharap kegiatan yang dilakukan dapat menunjang bagi terciptanya mekanisme yang baik untuk kewenangan untuk dapat memaksimalkan sesuai perannya.
“Sinergi daerah dan pusat, dewan perwakilan daerah mempunyai fungsi yang strategis. Dan memiliki kepentingan untuk mengawal kepentingan pusat,” tutupnya.(Der/Aka)