MALANGVOICE – Meninggalnya TKW Eka Suryani di Cina harus menjadi pelajaran bagi Pemerintah Kabupaten Malang. Menurut Wakil Komisi A DPRD, Zia Ul Haq, warga harusnya bisa mencukupi kebutuhan hidupnya di desa, tidak perlu keluar negeri.
“Harus ada regulasi, bisa nggak kepala desa mempersulit warganya keluar negeri? Kalau nggak diteken sama Kades, mereka nggak akan bisa keluar negeri,” saran Zia saat dihubungi MVoice.
Konsekuensi mempersulit warga menjadi TKI, lanjutnya, adalah membuat lapangan kerja di desa-desa, sehingga keinginan warga bekerja di luar negeri bisa ditekan. Alasannya jelas, kenapa harus keluar negeri bila di kampung sudah ada pekerjaan yang menghasilkan.
“Membuat lapangan pekerjaan ini bisa dengan membentuk BUMDes (Badan Usaha Milik Desa, red). Itu silahkan diatur, kan dana untuk desa tahun inoi bertambah. Itu yang harus dimanfaatkan,” tambahnya.
Selain itu, Zia juga menyuarakan harus adanya proteksi yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja kepada setiap warga yang tetap menjadi TKI. TKI harus bisa dideteksi bekerja di mana setiap saat dan lembaga yang memberangkatkan apa. Tidak boleh hanya mengeluarkan surat kemudian selesai.
“Pemerintah harus tahu warganya dimana, pekerjaannya apa, sehingga kalau ada kesulitan juga tahu. Jadi harus ada database sehingga semua terpantau,” tandasnya.