MALANGVOICE – Malang Corruption Watch (MCW) menilai Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) Kota Malang belum mencerminkan keadilan dan kesetaraan distribusi anggaran.
Kepala Divisi Korupsi Politik MCW, Taher Bugis, mengatakan, pihaknya melihat anggaran antara 2015 dan 2016 belum mengarah pada ketentuan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
Hasil temuan dan analisa menyebutkan, ada defisit anggaran antara APBD 2015 dan RAPBD 2016, namun di sisi lain masih terdapat Silpa (sisa anggaran) cukup besar.
“MCW melihat Pemkot Malang sengaja menganggarkan defisit, meskipun realisasinya surplus,” kata Taher.
Kondisi anggaran defisit itu menyebabkan tingginya anggaran perimbangan dari pusat, dimana pada 2016 naik sebesar Rp 992,6 miliar dibanding tahun sebelumnya Rp 973,4 miliar.
“Selama ini kami melihat pendapatan daerah itu terbanyak dari dana perimbangan,” tandasnya.