MALANGVOICE – Pilkada serentak 9 Desember mendatang, agar menjadi ruang politik bagi publik untuk bersikap kritis dan mengambil tindakan progresif.
“Kami mengajak publik Malang untuk mengevaluasi jalannya Pilkada,” kata Divisi Monitoring Korupsi Politik MCW, Nabilla Rahmah, dalam acara Focus Group Discussion (FGD), di Kepanjen, Kamis (20/8).
Dikatakan, pada Pilkada 2014 masih banyak ditemukan kelemahan dan pelanggaran. Di antaranya, lemahnya peran penyelenggara, maraknya mobilisasi massa dan penyalahgunaan wewenang, pendanaan politik tidak wajar, dan politik uang semakin massif.
Politik uang misalnya, praktik jual beli suara semakin meningkat dari Pilkada sebelumnya. Di Kabupaten Malang terdapat 8 kasus money politics tahun 2014, atau total keseluruhan ada 98 kasus politik uang di Jawa Timur.
“Kesadaran masyarakat penting untuk meminimalisir adanya politik uang, agar pemimpin yang dipilih sesuai harapan masyarakat,” pungkasnya.
Hadir dalam acara itu, pengurus MCW, Ormas, Ansor, IPNU, IPPNU, Muhammadiyah, perwakilan buruh, serta pimpinan redaksi media di Malang.-