MALANGVOICE – Malang Corruption Watch (MCW) menilai penyusunan APBD Kota Batu terlalu banyak pos anggaran yang tidak tepat. Termasuk juga pemasaran wisata yang minus pemasukan.
Mereka mendorong agar DPRD Kota Batu tidak hanya mengalihkan anggaran yang tidak terserap karena jeleknya tata pemerintahan dalam perubahan anggartan keuangan (PAK), tetapi lebih dalam mengecek hingga detail dan memastikan penggunaannya.
“Kalau hal-hal ini tidak terakomodir dalam pembahasan PAK maka kita akan buat rekomendasi kepada gubernur, karena setelah PAK ada waktu 1 minggu untuk review di provinsi,” kata Divisi Monitoring Korupsi Politik MCW, Muhammad Taher Bugis kepada wartawan di Batu, Selasa (15/9).
Anggaran yang berpotensi tidak bermanfaat kepada masyarakat, kata MCW lebih baik disisakan dalam anggaran saja. Karena APBD seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat.
“Misalnya hal yang tidak substantif adalah mengajak siswa berprestasi ke luar negeri dengan dana PAK Rp 300 juta, sementara mereka mengurangi pelayanan kesehatan ratusan juta juga,” tambahnya.
Persoalan pajak, Taher juga menyoroti lemahnya Pemkot Batu terhadap korporasi. Padahal piutang pajak hiburan dan obyek wisata juga menjadi tunggakan tiap tahun. “Jangan hanya menarget 10 persen saja, tapi selesaikan piutang tahun sebelumnya,” tandas Taher.-