MALANGVOICE – Malang Corruption Watch (MCW) ingin mempertanyakan kinerja DPRD Kota Batu yang selama ini dianggap mlempem dalam pengawasannya terhadap eksekutif. Karena beberapa persoalan tidak selesai, khususnya berkaitan dengan kerja eksekutif.
“Kalau ditemui Komisi A dan Komisi B, sebenarnya kami ingin agar mereka betul-betul mengawal eksekutif. Karena banyak kasus yang terjadi namun dewan tak ada tindakan,” kata Kepala Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan MCW, Akmal Adi Cahya, kepada media.
Beberapa kasus yang disoroti MCW adalah kejadian lama, seperti Roadshow promosi wisata, BWR, hingga kasus pajak yang masih menunggak hingga Rp 54 miliar. Beberapa permasalahan ini, menurut Akmal, harus dikawal DPRD sebagai wakil rakyat.
“Kami ingin tanya, apa peran dan fungsi dewan dalam kasus-kasus itu. Apakah hanya penonton? Atau bisa mengawasi dan meminta hak penjelasan dari Pemkot?” sambung Akmal.
Terkait adanya nama wali kota batu dalam kasus Batu Roadshow investment di Kaltim, Akmal juga melihat tidak ada gerakan sama sekali. Padahal harusnya, DPRD bisa memanggil wali kota untuk menjelaskan duduk perkaranya sehingga jelas.
“DPRD harus menggunakan haknya, bisa sampai hak angket dan hak interpelasi. Mereka punya sumberdaya tapi tidak digunakan. Kalau tetap nggak tegas dan nggak berani, ada indikasi terlibat dalam kasus,” tegas Akmal.