KPU dan Parpol Dituding Gagal Beri Pendidikan Politik ke Masyarakat

Direktur Omah Rakyat saat diskusi menyoroti pelaksanaan Pilwali Kota Batu.(miski)
Direktur Omah Rakyat saat diskusi menyoroti pelaksanaan Pilwali Kota Batu.(miski)

MALANGVOICE – KPU dan Partai politik (Parpol) bertanggung jawab atas adanya praktik politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Batu.

Kepala Divisi Bidang Advokasi MCW, Atha Nursasi, mengatakan, kondisi tersebut harusnya tidak terjadi.

“Kami menyoroti kinerja KPU dan Parpol. Mereka berperan dan bertanggung jawab atas pendidikan politik ke masyarakat. Adanya politik uang bukti kegagalan,” kata dia, saat diskusi di Omah Rakyat, Kamis (16/2).

Baca juga: MCW Sebut Politik Uang di Pilwali Batu Ciderai Esensi Demokrasi

Dia menyebut, KPU tidak hanya fokus soal memilih yang baik dan tidak. Dalam aturan, KPU punya andil besar meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

Parpol, lanjut dia, memiliki tanggung jawan terhadap konstituennya. Bukan malah memperkeruh suasana Pilkada.

“Parpol pengusung dan pendukung menghalalkan praktik tersebut. Buktinya masih ditemukan politik uang selama Pilwali Batu,” tutur dia.

Sementara, Direktur Omah Rakyat, Saiful Amin, menilai, kondisi ini tidak bisa dirubah.

Kecuali, ada langkah bersama dalam mewujudkan investasi politik ke depan. Berupa ketahanan masyarakat dalam menolak praktik-praktik yang menyalahi aturan serta penyimpangan selama Pemilu.

“Jika di tata secara baik, kami yakin masyarakat punya daya kritis ke depan dalam hiruk pikuk Pilkada. Setidaknya bisa menolak politik uang dll,” jelas dia.