Komisi C Dukung Pembangunan Ruang Kontrol, Tapi…

MALANGVOICE – Rencana pembangunan ruang kontrol Wali Kota Malang HM Anton, mendapat support penuh dari Komisi C DPRD Kota Malang.

Ketua Komisi C, Bambang Sumarto, mengatakan, kehadiran ruangan itu sangat diperlukan mengingat kondisi perkembangan dunia informasi teknologi (IT) yang cukup pesat harus di follow up oleh pemerintah daerah.

“Kami yang mengusulkan kepada Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) agar membangun ruang itu,” ucap Bambang kepada MVoice, Minggu (16/8).

Awalnya, ide itu datang saat Komisi C melakukan kunjungan kerja ke Pemkot Bandung, dimana para wakil rakyat ini tertarik kala melihat ruang display di Dinas Kominfo setempat dengan akses khusus kepada wali kota.

Dalam ruang display itu, tampak mengenai laporan keuangan tiap SKPD, CCTV jalan, dan lain sebagainya, dengan tujuan agar kepala daerah mampu mengambil kebijakan tertentu.

“Selain itu, ruang kerja ini membuat laporam keuangan pemda jadi terbuka dengan semangat akuntibiltas. Karenanya komisi C DPRD Kota Malang sangat mendukung ruang kontrol tersebut,” bebernya.

Meski mendukung proyek ruang kontrol wali kota, namun, politisi Partai Golkar ini tetap memantau ketat anggaran senilai Rp 400 juta untuk realisasi ruangan itu.

Pasalnya, pekerjaan ruang kontrol itu ternyata menjadi satu paket dengan rencana pemugaran ruang kerja wali kota oleh Bagian Umum Pemkot Malang dengan anggaran Rp 784 juta.

“Ruang kontrol memang kita sarankan namun pekerjaannya tetap kita pantau termasuk nanti renovasi ruang kerja wali kota, apakah sesuai atau tidak,” beber Bambang.

Sebagaimana diketahui, ruang kerja Anton, bakal direnovasi total dengan anggaran yang cukup besar mendekati Rp 1 miliar.

Ruang kerja Anton yang berada di bagian timur lantai dua Balaikota Malang bakal dipindah ke bagian barat yang selama ini ditempati Sekertaris Daerah (Sekda) dan para Asisten Pemkot Malang.

Ruang kerja suami Hj Farida Dewi Suryani itu, nantinya akan disulap menjadi tiga bagian masing-masing untuk ruang kerja itu sendiri, ruang rapat khusus dan ruang kontrol wali kota.-